Saksi Ahli Tergugat Sebut Pemegang Saham PT HIS Dapat Dituntut Secara Pribadi

Headline

Saksi Ahli Tergugat Sebut Pemegang Saham PT HIS Dapat Dituntut Secara Pribadi

Umum Hukum

Rabu, 26 Juli 2023 | 23:31 WIB ET

SIDOARJO, kabarbisnis.com: Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HIS), Pengurus Perseroan dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Prof Dr. Y Sogar Simamora, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat memberikan kesaksian hari ini menegaskan bahwa pemegang saham dan direksi perseroan wajib bertanggungjawab atas perusahaannya yang pailit jika harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utang.

"Sepanjang terbukti ada kesalahan yang dilakukan direksi, komisaris, mereka harus bertanggung jawab. Orang bisa dihukum kalau dia salah. Jika harta perusahaan tidak cukup bayar utang-utangnya, maka sesuai Pasal 104 ayat 2 mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak cukup melunasi dari harta pailit tersebut," jelas saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat di PN Sidoarjo, Rabu, (26/7/2023).

Dirinya menegaskan, para pemegang saham, komisaris dan direksi PT. HSI juga dapat dituntut secara pribadi untuk melunasi kredit macet kepada Bank OCBC NISP ketika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang.

Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengontrol jalannya kegiatan usaha perusahaan dapat dinyatakan bersalah. Namun peran sentral dalam pengurusan perseroan berada ditangan direksi. Ini sesuai Pasal 104 UU Perseroan Terbatas. Beleid itu menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab mengurus perseroan. Namun, dalam Anggaran Dasar perseroan, untuk tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan direksi butuh persetujuan dari komisaris.

Prof. Sogar menambahkan, perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban pemegang saham dapat berubah menjadi tidak terbatas, dalam situasi terjadinya piercing the corporate veil. Dimana pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bisa dituntut aset pribadinya.

Dalam UU PT Pasal 3 ayat 2, ada empat kriteria pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Diantaranya pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga merugikan pihak lain. Jika salah satu terbukti, maka bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Saksi ahli lainnya, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan terkait tanggung jawab pemegang saham dan pengurus, ada beberapa hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi harus ada bukti kesalahan.

"Dalam prakteknya ini sangat sulit sekali. Jika asetnya kurang, bisa diajukan melalui mekanisme gugatan hal lain-lain di pengadilan niaga supaya semua kreditur memperoleh keadilan, bukan hanya diterima salah satu kreditur saja. Kalau memang organ perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi," kata Prof. Hadi.

Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan pada prinsipnya tunggakan utang harus dibayar. Ketika aset PT HSI tidak mencukupi, maka Bank OCBC NISP dapat menuntut pertanggungjawaban kepada organ perseroan dan pemegang saham. Menurut Hasbi hal ini akan dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT HIS dan organ pengurus perusahaan.

Ia mengungkapkan, Bank OCBC NISP sudah memiliki bukti-bukti kuat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemegang saham dan pengurus PT HSI. Oleh karena itu, kuasa hukum OCBC NISP ini berharap majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan.

"Yang jelas bagi kami, kalau punya utang ya harus bayar, apalagi PT HSI dimiliki salah satu konglomerat di Tanah Air, masa iya berkelit tidak bayar utang Rp 232 miliar," pungkas Hasbi.kbc8

Bagikan artikel ini: