Tahun depan, 100 persen dana desa wajib dikelola masyarakat desa

Headline

Tahun depan, 100 persen dana desa wajib dikelola masyarakat desa

Makro Nasional

Rabu, 13 Desember 2017 | 15:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memastikan program dana desa tahun 2018 akan diterapkan sepenuhnya dengan pengelolaan dana 100 persen dari masyarakat desa. Sebelumnya, pemanfaatan dana desa dengan proyek pembangunan masih melibatkan pihak kontraktor yang bukan berasal dari desa penerima program.

"Ada aturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang mensyaratkan proyek di atas Rp 200 juta dan yang kompleks, tidak boleh dilakukan secara swakelola. Peraturan diubah, tahun depan 100 persen dana desa dilakukan secara swakelola," kata Eko saat hadir dalam diskusi Sarasehan kedua 100 Ekonom Indonesia di Grand Sahid Jaya, Selasa (12/12/2017).

Eko juga menyebutkan, ke depan program dana desa diharapkan bisa dikembangkan dengan memberi dampak langsung terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan strategi pemberian uang harian (cash forward).

" Dana desa itu harapannya semua dana yang digelontorkan itu dikerjakan oleh masyarakat desa dan menggunakan material semaksimal mungkin dari desa, sehingga uangnya bisa beredar di desa," tutur Eko.

Untuk tahun depan, pihaknya juga mewajibkan 30 persen dari total dana desa digunakan untuk membayar upah. Adapun total dana desa yang akan dikucurkan pemerintah untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, sehingga 30 persen dari total dana, yaitu Rp 18 triliun, akan digunakan untuk mengupah pekerja dalam program tersebut.

"(Upah) harus dibayar harian, maksimal mingguan, sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat di desa," ujar Eko.

Selain menyerahkan penggunaan dana desa sepenuhnya kepada masyarakat desa, Eko juga mengandalkan program produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Salah satu yang sudah diterapkan dan berhasil adalah prukades di Kabupaten Pandeglang, di mana pemerintah kabupaten setempat dibantu pemangku kepentingan bisa mengangkat komoditas jagung yang kini menjadi keunggulan dari tempat tersebut. kbc10

Bagikan artikel ini: