Apkrindo Jatim: Pengusaha resto taati aturan PSBB, tapi justru 'di-anak tiri-kan'

Jum'at, 22 Mei 2020 | 06:53 WIB ET
Jajaran pengurus Apkrindo Jawa Timur
Jajaran pengurus Apkrindo Jawa Timur

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran (Apkrindo) Jawa Timur mendukung terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun demikian, upaya pemerintah melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tebang pilih, karena masih banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mematuhi aturan tapi di lapangan masih ada pembiaran.

Seperti diketahui, Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik resmi melaksanakan PSBB dalam penanganan Covid-19 mulai 28 April hingga 11 Mei 2020. Karena dinilai belum mampu menekan angka pasien Covid-19, PSBB di Surabaya Raya dilanjutkan ke tahap 2 pada tanggal 12-25 Mei 2020.

Melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 16 tahun 2020 yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB di Surabaya Raya, sejumlah aturan ketat diterapkan, salah satunya usaha kuliner dilarang menyediakan layanan dine in (makan/minum di tempat), namun harus take away.

Ketua Apkrindo Jatim, Tjahjono Haryono menuturkan, sejak adanya pandemi Covid-19 di Tanah Air, omzet penjualan kafe dan restoran di Jatim terus menurun akibat penerapan social distancing. Penurunan omzet penjualan ini kian drastis begitu pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya.

"Kita (anggota Apkrindo Jatim, red) sudah mentaati aturan dalam PSBB, namun ternyata pengawasan di lapangan justru terkesan tebang pilih. Masih banyak restoran dan warung yang buka dan melayani pembeli makan di tempat, namun dibiarkan. Kita terkesan di-anak tiri-kan atau jadi korban kepatuhan," tegasnya, Kamis (21/5/2020).

Menurutnya, harusnya pemerintah di daerah memberlakukan larangan yang sama kepada semua pelaku usaha kuliner. Apalagi, selama ini pengusaha yang menjadi anggota Apkrindo Jatim selalu mematuhi aturan, seperti membayar pajak dan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.

"Sejak adanya PSBB, omzet penjualan kami rata-rata anjlok tinggal sekitar 5-10 persen, karena hanya mengandalkan take away, bahkan beberapa outlet terpaksa ditutup dan merumahkan karyawan. Jadi, kondisi yang dihadapi sama. Pemerintah jangan hanya 'kasihan' kepada usaha kuliner skala kecil atau warung-warung, karena kita harus menanggung nasib banyak pekerja dan keluarganya," jelasnya.

Ditegaskannya, kalau pemerintah dalam hal ini Pemprov Jatim atau Pemkot Surabaya berharap perekonomian tetap berumbuh, harusnya bijak dalam menerapkan aturan dan berlaku adil.

"Kita tak menuntut yang macam-macam. Permintaan kami, beri kesempatan usaha kafe dan restoran ini tetap buka dan melayani makan atau minum di tempat dengan dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas kursi karena physical distancing, dan untuk pemerintah pusat, juga stimulus pajak dan perbankan harusnya diperpanjang hingga 3 bulan ke depan," tegas Tjahjono.

Dikatakannya, permintaan itu bukan semata-mata untuk tujuan pengusaha secara pribadi, namun lebih kepada kepedulian kepada nasib para karyawan. "Jadi kami hanya minta suara dan jeritan kami didengar," ujarnya.

Rumahkan ratusan karyawan

Managing Director Boga Group Jatim, Steven Johnson Tjan mengakui, aturan layanan yang hanya dibolehkan untuk take away tak bisa diterapkan di semua kafe dan restoran. Khususnya di skala menengah atas, konsumen lebih menikmati suasana, dan untuk jenis makanan tertentu tak bisa dilakukan take away.

"Jadi silakan para aparat pemerintah lihat sendiri. Dengan hanya mengandalkan omzet penjualan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per hari, mampukah untuk menutup biaya operasional yang mencapai Rp 3,5 miliar per bulan?" tukasnya.

Steven menjelaskan, dengan kondisi saat ini, dari total karyawan sebanyak 1.050 orang, saat ini hanya mempekerjakan 200 orang, sementara sisanya terpaksa dirumahkan. Namun dengan hanya mengandalkan penjualan yang ada, dia terpaksa harus menutup biaya operasional termasuk membayar gaji karyawan dengan menjual aset yang dimiliki.

"Kami baru saja menjual mobil untuk membayar gaji karyawan. Jika kondisi ini terus berlangsung, entah harus menjual apalagi nanti. Ini sebagai upaya agar karyawan kami tetap hidup," tegasnya.

Boga Group Jatim sendiri selama ini mengoperasikan puluhan brand dan outlet kafe dan restoran di Surabaya. Saking banyaknya outlet tersebut, beberapa waktu lalu bahkan dinobatkan sebagai pembayar pajak terbesar untuk kafe dan restoran oleh Pemkot Surabaya.

"Namun apa artinya pengakuan dan besaran pajak, jika kami tak dihiraukan. Kami pun tahu protokol kesehatan, dan jika diizinkan buka, tetap menerapkan aturan untuk pencegahan pandemi ini," ujarnya.

Selama ini, Apkrindo Jatim juga sudah memberi imbauan kepada para anggotanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik untuk pembeli maupun pekerja, menjaga kebersihan, melakukan pembersihan rutin di dalam restoran dengan disinfektan baik saat akan operasional dan selesai operasional. kbc7

Bagikan artikel ini: