Terdampak Covid-19, pengangguran baru di RI diprediksi capai 5 juta orang

Selasa, 21 April 2020 | 11:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pandemi virus corona (Covid-19) telah memporak porandakan sektor perekonomian global termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan angka pengangguran bisa bertambah banyak di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, angka pengangguran bisa bertambah antara 2,9 juta sampai lebih dari 5 juta orang berdasarkan skenario yang dibuat pemerintah.

"Sudah kita simulasikan juga, tidak menyenangkan angkanya," kata Febrio dalam video conference, Senin (20/4/2020).

Febrio mengatakan skenario yang dibuat pemerintah saat ini ada skenario berat dan sangat berat. Pada skenario berat, pemerintah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi berada di level 2,3% dengan potensi angka pengangguran sekitar 2,9 juta orang.

Sedangkan pada skenario sangat berat, dijelaskan Febrio pertumbuhan ekonomi nasional akan minus dengan potensi angka pengangguran mencapai lebih dari 5 juta orang.

"Dengan skenario ini kita siapkan, kalau bisa bertahan di 2,3%, dampaknya ke kemiskinan dan pengangguran. Dampak berat 2,9 juta pengangguran. Sangat berat bisa sampai lebih dari 5 juta orang," kata Febrio.

Menurut Febrio, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berusaha memegang skenario berat selama menanggulangi Covid-19. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan stimulus yang totalnya mencapai Rp 438,3 triliun.

Total stimulus ini berasal dari stimulus I untuk sektor pariwisata sebesar Rp 10,3 triliun, stimulus II untuk keringanan pajak sebesar Rp 22,9 triliun, dan stimulus III sebesar Rp 405,1 triliun.

Namun untuk menjaga penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada tingkat pengangguran nasional harus ada keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri. Pemerintah membutuhkan bantuan Bank Indonesia (BI) dan OJK, hingga pihak korporasi.

"Caranya bukan hanya pemerintah sendiri. Kita mau lihat dari otoritas lain, OJK dan ketika kita lihat krisis gini dan sedalam ini, kita harus siap sharing burden, bagi beban," ungkapnya.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (18/4/2020), organisasi nirlaba asal Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, Oxfam dalam risetnya menyebut, terdapat sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan ekstrim berdasarkan data Bank Dunia. Di mana didefinisikan hidup dengan US$ 1,90 per hari atau kurang, hingga garis kemiskinan yang lebih tinggi dengan penghasilan kurang dari US$ 5,50 per hari.

Dalam skenario paling serius, jika pendapatan kontraksi sebesar 20% maka jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat 434 juta orang menjadi 1,2 miliar orang di seluruh dunia. Sedangkan jumlah orang yang hidup di bawah ambang batas US$ 5,50 per hari naik 548 juta orang menjadi hampir 4 miliar orang. kbc10

Bagikan artikel ini: