Dari Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah tak akan dapat THR

Selasa, 14 April 2020 | 18:34 WIB ET
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tunjangan hari raya (THR) tidak akan diberikan kepada pejabat negara setingkat menteri, pejabat eselon I dan II serta Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini juga berlaku bagi anggota MPR, DPR maupun DPD serta kepala daerah dan pejabat negara lainnya.

“Sekarang dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I dan II tidak dibayarkan. Jadi seperti presiden, wapres, para menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara lainnya tidak mendapatkan THR,” kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya live streaming seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020).

Dalam Perpres itu juga nanti diatur THR kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri dari golongan eselon III ke bawah tetap akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“THR untuk ASN, TNI, Polri, Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruhnya yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah. THR akan dibayarkan,” ujar Sri Mulyani. kbc10

Bagikan artikel ini: