Lockdown terbatas, INDEF: Selamatkan manusia dulu, baru ekonomi

Senin, 30 Maret 2020 | 09:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menuturkan tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk mengendalikan pandemi Covid-19 selain dengan melakukan lockdown terbatas.

Faisal pun mengatakan, lebih mudah bagi Indonesia untuk menerapkan lockdown terbatas ketimbang negara lain karena secara geografis terdiri dari pulau-pulau.

"Tidak ada opsi kecuali lockdown.Solusinya itu (lockdown, red). Orang Jakarta menyebar ke mana-mana. Sebetulnya Indonesia lebih mudah lockdown terbatas karena kepulauan. Jaga (lockdown) saja Jakarta dan Jawa, supaya (coronavirus) tidak merembet ke provinsi lain," ujar Faisal dalam diskusi via video conference, Minggu (29/3/2020).

Dradjad Wibowo, ekonom INDEF lainnya mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini memang dihadapkan pada dua pilihan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pertama, menyelamatkan ekonomi, atau kedua, menyelamatkan nyawa manusia.

Dradjad mengatakan, saat opsi lockdown terbatas diterapkan, perekonomian memang dipastikan akan lumpuh. Sebab, kegiatan ekonomi akan terhenti. Aktivitas dan akses manusia dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut Dradjad, memang saat ini banyak anggapan bahwa ekonomi harus diselamatkan, sehingga tidak perlu ada langkah restriktif ke masyarakat. Namun, Dradjad menilai hal tersebut keliru. "Pengalaman di China, Italia, dan Iran, ekonomi otomatis berhenti di daerah yang terkena wabah. Kalau kita gagal mencegah pandemi ini, maka ekonomi akan berhenti, dan tak ada lagi ekonomi yang bisa diselamatkan," kata Dradjad.

Dradjad menilai, lockdown terbatas atau penguncian wilayah menjadi salah satu jalan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Seharusnya, lanjut Dradjad, tak perlu lagi ada perdebatan bagaimana dampak lockdown tersebut terhadap negara.

Menurut Dradjad, langkah tepat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 adalah dengan tidak membiarkan politisi maupun ekonom untuk memutuskan lockdown atau tidak. Pemerintah harus menyerahkan keputusan tersebut ke ahli kesehatan.

"Jangan memasukkan pertimbangan politik dan ekonomi untuk melakukan lockdown atau tidak. Karena kalau sampai Covid-19 meledak, kapasitas pelayanan kesehatan kita tak cukup menampung begitu banyak pasien," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: