Pengusaha nilai karantina wilayah jalan satu-satunya cegah penyebaran Covid-19

Senin, 30 Maret 2020 | 08:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah menggodok dan melakukan kajian untuk melakukan karantina di wilayah DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19). 

Hal ini tentunya sangat berpengaruh tak hanya bagi para pelaku bisnis di sektor logistik, perdagangan, energi, industri, perbankan dan lain sebagainya namun juga sangat berdampak bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). 

Namun menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, efek karantina bagi pebisnis UMKM apabila terealisasikan maka sebetulnya tidak ada bedanya dengan apa yang sudah dirasakan saat ini efeknya. “Tentunya menurut saya sudah tidak ada bedanya dari seminggu ini, besok kalau jadi juga pastinya akan sepi,” katanya, Minggu (29/3/2020).

Menurutnya, juga tak ada pilihan lagi yang bisa dilakukan kecuali pemerintah mengkarantina wilayah DKI Jakarta. Dia bilang, hal ini memang tak ada pilihan lagi, mengingat angka positif dan angka kematian Covid-19 juga terus bertambah. 

Saat ini, Hariyadi bilang hal yang harus diutamakan adalah bagaimana cara menangani penyebaran virus terlebih dahulu. Untuk dampak perekonomiannya menurutnya bisa sambil dilakukan dan dipikirkan setelah virus ini mereda.

“Kalau masalah dampak ekonominya nanti bisa sambil berjalan apabila virusnya tereliminir, tapi jika virus tidak teratasi maka masyarakat juga tidak berani untuk beraktifitas,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD mengakui, pemerintah pusat tengah mengkaji peraturan pemerintah terkait karantina wilayah untuk menutup akses keluar masuk suatu daerah.

"Saat ini saya sedang menyiapkan semacam rancangan peraturan pemerintahnya karena memang harus diatur oleh peraturan pemerintah," katanya.

PP ini akan mengatur apa saja syarat suatu daerah melakukan melaksanakan karantina wilayah, hingga bagaimana prosedurnya. Dia mencontohkan untuk prosedur, suatu wilayah bisa menerapkan lockdown jika memang diusulkan oleh Kepala Gugus Tugas Wilayah Provinsi-nya.

Kepala Gugus Tugas juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perdagangan untuk memastikan daerah mereka tak akan kekurangan apapun. "Nanti secepatnya sesudah itu keputusan akan diambil satu daerah itu boleh melakukan karantina wilayah," kata Mahfud.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo belum mau menanggapi soal kemungkinan penghentian transportasi ke luar kota Jakarta jika ada karantina wilayah. "Terkait karantina wilayah, itu merupakan kewenangan pusat," kata Syafrin.

Dia mengatakan, untuk saat ini Pemerintah DKI telah mengeluarkan Seruan Gubernur kepada warga untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota Jakarta. Sekaligus seruan untuk tidak berpergian ke luar rumah kecuali untuk hal yang penting.

Selain itu lanjut Syafrin, warga di luar Jakarta juga diimbau untuk sementara tidak masuk ke wilayah Jakarta hingga wabah Covid 19 atau virus Corona sudah bisa diatasi. "Pak Gubernur sudah mengeluarkan seruan kepada seluruh warga Jakarta agar berdiam diri dalam rumah dan tidak melakukan perjalanan keluar Jakarta," ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: