Ada pelonggaran cicilan kredit, ini permintaan asosiasi pedagang

Kamis, 26 Maret 2020 | 10:31 WIB ET

 JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit baik bagi UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, juga kepada pengemudi ojek online, taksi, ataupun nelayan yang memiliki kredit. 

Meski demikian, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meminta pemerintah meniadakan cicilan pinjaman rakyat di bank, baik kredit komersial, kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro indonesia (UMI) maupun kredit lainnya.

"Baik itu di bank pemerintah maupun milik swasta dalam negeri ataupun swasta asing hingga satu tahun ke depan atau hingga bulan Maret 2021," kata Ketua APKLI Ali Mahsun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2020).

Hal tersebut dia sampaikan melalui surat terbuka yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, surat tersebut dibuat menyusul kondisi penyebaran virus Covid-19 alias Corona yang mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat.

Presiden Gumregah Nusantara itu meminta kepala negara untuk memberikan insentif ekonomi serta menyubsidi kebutuhan pokok rakyat selama masa Corona. Dia juga meminta pendiadaan cicilan pinjaman rakyat di leasing kendaraan bermotor roda dua dan empat di bank dan lembaga keuangan Non Perbankkan Multifinance, Pegadaian dan atau sejenisnya.

Dia juga menuntut presiden untuk meniadakan cicilan pinjaman rakyat untuk perumahan baik Program Pemerintah FLPP maupun Non-FLPP di Bank, dan di Lembaga Keuangan Non Perbankkan Multifinance. Negara, menurutnya juga harus memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar satu juta rupiah per bulan per keluarga kepada rakyat yang secara langsung terdampak kehilangan usaha, ekonomi dan pekerjaan akibat Wabah Virus Corona. "Semua hingga satu tahun ke depan atau hingga bulan Maret 2021," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit baik bagi UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, juga kepada pengemudi ojek online, taksi, ataupun nelayan yang memiliki kredit. Pemerintah pun akan memberikan kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan ataupun industri keuangan nonbank berupa penundaan cicilan hingga satu tahun dan juga penurunan bunga. kbc10

Bagikan artikel ini: