OJK ancam cabut izin 40 multifinance, ini alasannya

Kamis, 12 Maret 2020 | 09:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memantau sekitar 40 perusahaan pembiayaan alias multifinance yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan OJK (POJK) No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK, Bambang W. Budiawan mengatakan, 40 perusahaan ini harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam beleid tersebut, jika tak ingin izin usahanya dicabut.

"Berdasarkan database OJK sampai dengan bulan Februari 2020, masih terdapat 40 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan memiliki ekuitas paling sedikit Rp 100 miliar," kata Bambang di kantor OJK pusat, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Berdasarkan POJK No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada pasal 87 disebutkan, bagi perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 100 miliar. Dari aturan itu, seharusnya perusahaan menyampaikan rencana bisnisnya paling lambat 31 Desember 2019.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 111 POJK 35/2018, dinyatakan bahwa bagi perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan minimum sebagaimana Pasal 87 tersebut, maka perusahaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana oemenuhan paling lama 1 bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.

Selain itu, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) huruf a dan ayat (2) POJK 35/2018 dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (6) dan ayat (11) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

"Sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian rencana pemenuhan, masih terdapat 18 perusahaan yang belum menyampaikan rencana pemenuhan sehingga dikenakan sanksi peringatan pertama," jelasnya.

Menurut Bambang, dalam POJK No 35/POJK.05/2018 juga mengatur batas minimal pembiayaan produktif 10% dari total portofolio pembiayaannya. Pemenuhan ketentuan tersebut dilakukan bertahap mulai 5% pada 2021 dan 10% tahun 2023. Berdasarkan data laporan bulanan, pada bulan Desember 2019, terdapat 127 Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan batas minimum 10%.

Adapun sanksi bagi perusahaan multifinance yang tidak memenuhi persyaratan ini pun terancam dicabut izin usahanya.

"Apabila Perusahaan tidak menyampaikan atau tidak melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disetujui OJK, maka OJK akan mengenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa Surat peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha," pungkas Bambang. kbc10

Bagikan artikel ini: