Cegah ponsel ilegal, pemerintah gunakan skema whitelist

Jum'at, 28 Februari 2020 | 20:30 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memutuskan untuk menggunakan sistem daftar putih (whitelist) guna pengendalian perangkat telekomunikasi ilegal melalui pengendalian ketentuan IMEI (International Mobile Equipment Identity) .

Ini dilakukan untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan baik industri, operator dan masyarakat. Keputusan ini terhitung mulai 18 April 2020.

Whitelist merupakan proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibeli.Demikian Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Tiga Kementerian, yakni Kemenperin, Kemendag, dan Kemkominfo sudah menyepakati penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen atas perangkat legal.

"Pemerintah berkomitmen melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI. Terhitung mulai 18 April 2020 dengan skema whitelist," kata Ismail

Ismail mengatakan dengan berlakunya skema whitelist, masyarakat yang ingin membeli smartphone dan tablet disarankan melakukan pengecekan IMEI. "Pastikan untuk kritis dan cerdas dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin, imei.kemenperin.go.id, sebelum membeli perangkat, baik melalui toko maupun online," kata Ismail.

Ismail menambahkan bagi masyarakat yang sudah mengaktifkan perangkat handphone sebelum 18 April 2020, dikecualikan dalam peraturan ini. Pemerintah memastikan perangkat yang digunakan tidak diblokir alias dapat tersambung ke jaringan selular operator.

Kesempatan sama , Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan perangkat handhpne yang dibeli dari luar negeri (hand carry) juga mesti mendaftarkan IMEI perangkat seluler di website Kementerian Perindustrian. "Pemerintah pasti menyiapkan sarana yang mudah, seperti online. Jadi daftar secara online," kata Heru .

Selain mendaftarkan perangkat seluler, masyarakat juga diwajibkan membayar pajak bila pembelian perangkat dari luar negeri di atas US$ 500 alias Rp 7.000.000 (asumsi kurs Rp 14.000 ). Pembayaran dapat dilakukan di bandara saat orang tersebut kembali ke Tanah Air.

"Kalau barang bawaan ada ketentuan, di atas US$500 harus bayar. Ya tinggal dibayar aja nanti di bandara terus selesai," ujar Heru.

Adapun pembelian dari luar negeri sebagai tentengan atau bawaan pribadi (hand carry) hanya dibatasi maksimal dua perangkat. Sementara untuk kepentingan berdagang, peraturan pun akan berbeda.

"Itu dibatasi, itu Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri membatasi sampai maksimal 2. Lagipula kan sebenernya kalau mau dagang, ada kanalnya, kanal dagang. Ya ketentuannya pasti beda dengan barang tentengan, barang bawaan, atau kiriman," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: