Soal Jiwasraya, Menteri BUMN fokus ke pengembalian dana nasabah

Kamis, 16 Januari 2020 | 11:58 WIB ET

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan, Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden Jokowi untuk penyelesaian dengan nasabah.

“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu udah ada cashflow Rp1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, dimana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic di mana angkanya 1-3 triliun,” ujar Erick menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Rabu (15/1).

Pembentukan holding itu, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan itu kan bisa sampai 8 triliun. Ia juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp2 triliunan sampai Rp3 triliun.

“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow–nya akan terjamin, gitu,” ujar Erick.

Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN sampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.

“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa memerger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kan untuk menjual atau misalnya penyuntikan,” tambah Erick.

Untuk pertemuan dengan DPR pada tanggal 20 Januari, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparan, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah.

Soal Asabri

Mengenai Asabri, menurut Menteri BUMN, konsepnya lebih asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan.

“Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick. kbc9

Bagikan artikel ini: