DPR RI minta Pemerintah ikut perhatikan kondisi kelistrikan Sumenep dan Sampang

Kamis, 9 Januari 2020 | 23:38 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Meikyansyah meminta Pemerintah, baik daerah maupun pusat untuk ikut memperhatikan kondisi kelistrikan di kabupaten Sumenep dan kabupaten Sampang. Karena kedua daerah tersebut masuk  zona hitam dimana rasio elektrifikasi-nya masih dibawah 80 persen.

Dalam kunjungannya, Charles mengatakan bahwa secara umum kinerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur sudah cukup bagus. Ada semacam kelegaan dan kebanggaan karena dari data yang dihimpun, per Juli 2019 rasio elektrifikasi (RE) masih mencapai 98 persen dan ternyata perkembangannya sekarang sudah mencapai lebih dari 99,2 persen.

“Namun memang, ada dua daerah yang berada di zona hitam dan bukan lagi merah, yang rasio elektrifikasinya dibawah 80 persen, yaitu Sumenep dan Sampang. Daerah-daerah tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa PLN dengan kontur wilayah kepulauan dan macem-macem, butuh keikutsertaan Pemda dan pemerintah pusat dengan penyertaan modal PNM dan lain-lain sehingga target  RE 100 persen di akhir 2020 bisa tercapai,” ujar Charles Meikyansyah saat Kunjungan Kerja (Kunker) di kantor PT PLN UID Jatim, Surabaya, kamis (9/1/2020) .

Selain menekankan soal target RE 100 persen di 2020, Charles juga meminta PLN untuk lenh meminimalisir gangguan. Walaupun saat ini gangguan lebih berkurang dibanding tahun 2018, namun harus lebih berkurang lagi. “Tadi PLN telah menjanjikan 100 menit paling lama, itu kita harapkan. Dan ini akan kita pantau dari Komisi VII sehingga target RE 100 persen ini akan terlaksana dengan baik,”.

Pada kesempatan tersebut General Manager PT PLN UID Jatim, Bob Saril menyampaikan bahwa secara umum RE wilayah Jatim telah mencapai 100 persen, bahkan ada beberapa wilayah yang REnya mencapai lebih dari 100 persen, seperti Surabaya yang mencapai 101 persen, Sidoarjo 113,21 persen dan Gresik 117,85 persen. Namun masih ada beberapa wilayah yang REnya masih rendah. Ada dua daerah yang masuk  zona hitam, yaitu Sumenep dengan tingkat RE sebesar 66,23 persen dan Sampang sebesar 75,53 persen. Sementara kabupaten Bondowoso masuk zona merah dengan tingkat REnya sebesar 82,01 persen dan Pamekasan 81,6 persen.

Untuk itu, PLN telah melakukan berbagai upaya konkrit untuk meningkatkan RE di sejumlah wilayah tersebut, utamanya di Sumenep dan Sampang. Untuk wilayah Madura, PLN UID Jatim akan membangun 22 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 22 pulau. PLTS Komunal adalah pusat pembangkit listrik tenaga surya yang juga dilengkapi dengan baterai. Sehingga saat malam hari , penerangan dengan menggunakan baterai. Selain itu juga akan dibangun jaringan kabel bawah laut byang menghubungkan pulau Kangean dengan pulau kecil disekitarnya. Total investasi yang dibutuhkan untuk sejumlah proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 116 miliar yang akan dialokasikan dari capex PLN. Ditargetkan, seluruh proyek bakal selesai di tahun ini secara bertahap, mulai dari Juni 2020.

“Saat ini sudah masuk pada tahap proses pengadaan untuk proyek PLTS, tiang beton telah dipesan untuk dipancang lebih dahulu. Dalam hal ini kita perlu peran serta Pemda setempat karena di pulau kecil, lahan sangat mustahil kita ambil, masyarakat yang sudah memiliki lahan tidak mau lepas. Nah yang dimiliki Pemda baik kecamatan atau desa itu kami harapkan bisa dipinjam pakai. Selain itu, kalau investasi dari luar PLN akan lebih bagus sehingga dana yang tersedia bisa dialokasikan untuk proyek lainnya,” terang bob Saril.

Disisi lain, untuk masyarakat prasejahtera yang belum teraliri listrik, PLN juga telah menyiapkan sejumlah solusi, diantaranya program Pasang baru dengan daya 450 VA hanya dengan membayar Rp 69.500, program sparkling dengan angsuran 12 kali  serta program One Person One Home (OPOH), dimana setiap karyawan PLN akan menyumbang satu sambungan baru untuk rumah prasejahtera.

“Program ini rencananya akan kami perbesar dengan melibatkan masyarakat luas dan ini sudah disetujui oleh Gubernur Jatim,” tegasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: