Tiga opsi Kemenperin buat harga gas industri murah

Selasa, 7 Januari 2020 | 07:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan punya tiga opsi yang akan ditawarkan kepada Presiden guna menurunkan harga gas industri.

Ketiga opsi yang akan ditawarkan tersebut diharapkan akan ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga daya siang industri nasional bisa melesat lebih tinggi. Pasalnya salah satu persoalan utama yang selalu dikeluhkan oleh dunia usaha adalah mahalnya harga gas baik itu sebagai bahan baku atau sebagai bahan penolong.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ketiga opsi tersebut yang pertama adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan porsi pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor kontrak kerjasama (K3S). Menurutnya, dari perhitungan sementara dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, porsi pemerintah sebesar US$2,2 per MMBTU.

Diketahui dalam menyuplai gas, juga sebenarnya membeli gas dari PT Pertamina (Persero) atau dari K3S. Dari aktifitas jual beli gas oleh PGN tersebut sebenarnya ada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk ke negara. Sehingga dari opsi pertama, Kemenperin berharap porsi penerimaan PNBP bisa diturunkan atau dihilangkan jika memungkinkan.

"Misalnya harga gas industri 5 - 6 dolar AS (Per MMBTU), itu ada porsi pemerintah yang masuk ke kas negara yang disebut PNPB , nah ini yang akan kita detailkan. Maka porsi ini akan kita dikurangi atau dihapuskan sama sekali, sehingga harga jual PGN ke industri bisa lebih murah," kata Agus di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Lebih lanjut, opsi kedua adalah pemerintah akan mewajibkan K3S untuk memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas seperti yang diterapkan dalam kebijakan batubara. DMO ini harus diberikan kepada PGN.sebagai BUMN penyalur gas industri sehingga akan menjamin kuantitas alokasi gas untuk industri dengan harga spor hari ini sebesar US$4,5 per MMBTU.

Sementara itu opsi ketiga, Agus akan menyampaikan nantinya swasta dimungkinkan untuk diberikan kemudahan importasi gas untuk pengembangan kawasan - kawasan industri yang belum ada jaringan gas nasional. Opsi-opsi yang akan ditawarkannya tersebut diharapkan nantinya dapat merealisasikan ketentuan dari Peraturan Presiden (Perpres) 40/2016 tentang harga gas industri.

"Kalau harga gas sudah bisa kita selesaikan sesuai standar di masing-masing industri dan bisa kita pastikan jaminan harga gas, maka 30 persen dari masalah industri sudah bisa diselesaikan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: