Kementerian PUPR rilis SiKasep, aplikasi pencarian rumah subsidi
JAKARTA, kabarbisnis.com: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Perumahan (SiKasep).
Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mencari dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkan.
Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin mengatakan, melalui aplikasi ini, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan ketersediaan hunian langsung dari masyarakat dan dapat mendorong para pengembang dengan bank pelaksana untuk memenuhi ketersediaan hunian sesuai yang dibutuhkan masyarakat.
Hanya saja, SiKasep baru bisa digunakan pada tahun 2020 mendatang. "SiKasep diharapkan tahun 2020 sudah bisa diterapkan. Aplikasi ini bisa diunduh gratis melalui Playstore," katanya di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Dengan aplikasi ini pula, pengguna akan terhubung antara pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host. Sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi kepada Bank yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya.
Lebih lanjut, Arif bilang, dengan aplikasi ini masyarakat berpenghasilan rendah bisa mencari data perumahan secara lengkap. Baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan di masa yang akan datang.
"Jadi masyarakat yang belum punya rumah bisa lebih gampang nyari rumah tinggal lewat aplikasi," pungkasnya.
SiKasep juga bisa membantu pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun telah memenuhi ketentuan dan kelayakan hunian rumah yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. kbc10
Bersama Pemkot Surabaya, Lapis Kukus Pahlawan Komitmen Dukung Pengembangan UMKM
Duh! Kecepatan Internet RI Urutan 98 Dunia, Kalah dari Kamboja
Capres Boleh Posting Konten di TikTok, tapi Jangan Cari Sumbangan
Erick Thohir Beri Sinyal Pemerintah Bakal Pungut Pajak Bioskop
Melebihi Kewajiban, 1.990,79 Hektare Lahan Kompensasi PT BSI Tuntas Diserahkan ke Pemerintah