Ada dugaan penyimpangan, Kementerian BUMN bakal audit penyaluran PKBL Garuda Indonesia

Selasa, 17 Desember 2019 | 09:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencium dugaan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di Garuda Indonesia. 

Hal itu menyusul adanya bukti transfer dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) sebesar Rp 50 juta. 

Dana itu diatasnamakan sebagai bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. Dana itu dikirimkan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ke rekening PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada 17 September 2019. 

Dalam bukti transaksi tertulis tujuan pengiriman dana untuk pemilihan umum 2019 Ikagi. 

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya sedang mengecek bukti transfer itu kepada manajemen Garuda Indonesia. Masalahnya, dana PKBL atau CSR seharusnya digunakan untuk kegiatan eksternal, bukan internal seperti pemilihan umum 2019 Ikagi.

"Dana CSR itu kan ditempatkan untuk kegiatan di luar, bukan digunakan untuk internal. Makanya kami lihat, kenapa bisa digunakan di internal," ucap Arya, Senin (16/12/2019).

Sejauh ini, sambung Arya, pihak Garuda Indonesia berjanji akan meneliti secepatnya dan melaporkannya ke Kementerian BUMN. Menurutnya, maskapai itu belum memberikan pernyataan banyak terkait pengiriman dana kepada Ikagi.

"Belum ada sanggahan dari Garuda Indonesia. Tapi akan kami kejar secepatnya," ujar dia.

Kementerian BUMN juga memerintahkan komisaris Garuda Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana PKBL atau CSR yang selama ini digunakan perusahaan. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang siap diberikan kepada Garuda Indonesia.

"Ini bukan ranah hukum, tapi mungkin hanya ke administrasi karena bukan penggelapan. Lebih ke pertanggungjawaban, diberikan ke orang yang tidak tepat," katanya.

Dengan kejadian ini, Arya menyatakan pemerintah akan mengecek seluruh penggunaan dana CSR atau PKBL perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN akan menata ulang sistem tersebut agar lebih transparan.

"Kami buat sistem lebih transparan sehingga tahu dana CSR dan PKBL diberikan ke orang yang tepat," pungkas Arya. kbc10

Bagikan artikel ini: