Gapero desak pemerintah kaji ulang kenaikan cukai rokok 23 persen di 2020

Minggu, 8 Desember 2019 | 07:12 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji kebijakan kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen pada tahun depan. Desakan ini dilakukan mengingat kenaikan tersebut sangat memberatkan dan berdampak banyak industri rokok gulung tikar.

“Selama ini, pemerintah menaikkan cukai rata-ratanya sekitar 10 persen. Tapi mengapa tahun 2020 menaikkan rata-rata cukai 23 persen dan HJE 35 persen yang sangat eksesif. Tentu akan menyebabkan dampak negatif untuk industri,” kata Sulami Bahar di sela acara Rembug Nasional yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wagub Jatim Emil Dardak di Garden Palace kemarin.

Untuk itu, Gapero meminta secara tegas agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan itu karena akan membuat perusahaan rokok gulung tikar dan akan banyak kasus PHK massal di Indonesia. Gapero sendiri memiliki anggota dari berbagai perusahaan rokok  Golongan I, Golongan II/menengah dan Golongan III atau kecil dengan jumlah pabrik sekitar 454 unit.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa industri Hulu Tembakau (IHT) merupakan industri yang strategis, memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara sebesar 10 persen dan APBN atau sebesar Rp 200 Triliun dalam bentuk cukai, Pajak Rokok daerah, dan PPN. IHT juga menyerap 7,1 juta jiwa yang meliputi petani, buruh, pedagang eceran, dan industri yang terkait.

Dengan naiknya cukai dan HJE itu, diperkirakan akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15 persen di tahun 2020. Akibatnya, terganggunya ekosistem pasar rokok, penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sampai 30 persen dan rasionalisasi karyawan di pabrik. “Juga akan lebih maraknya rokok illegal yang dalam dua tahun ini sudah menurun,” jelas Sulami.

Rokok illegal menurun selain karena gencarnya penindakan juga dikarenakan kebijakan cukai dan HJE yang moderat beberapa tahun terakhir.

Sulami menyebutkan, Gapero kecewa karena rencana kenaikan besaran cukai dan HJE yang sangat tinggi tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan pabrikan

“Ini akan membuat ekosistem pasar rokok terganggu. Belum lagi penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sampai 30 persen. Kalau terus naik begini pabrik banyak yang tutup dan akan terjadi rasionalisasi karyawan di pabrik. Harga rokok akan makin mahal dan akan banyak masyarakat yang lari pada rokok ilegal,” tegas Sulami.

 Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak yang turut hadir dalam forum ini mengatakan bahwa berbagai permasalahan seputar tembakau harus diselesaikan secara jelas. Penyelesaian tersebut harus berdasarkan fakta jangan hanya asumsi. Bila semua permasalahan sudah clear, maka bisa menjadi bahan masukan dalam pembuatan regulasi ke depannya.

“Ini yang perlu kita bahas, misal kenapa ada impor saat tembakau masih ada. Ini hal yang masih harus diselaraskan termasuk soal varietasnya. Tadi saya juga sudah bertanya dan ternyata perusahaan tidak bisa sepenuhnya membuka karena ada rahasia mengenai campurannya dll. Ini yang perlu kita clear-kan. Jangan bicara solusi bila asumsinya berbeda-beda. Apa benar tembakau impor dan lokal komplementer dsb,” kata Emil.

Untuk itu, rembug seperti ini sangat dibutuhkan untuk mencari solusi dan memperjelas serta mempertemukan antara pemerintah, petani dan industri tembakau. Ini menjadi bagian dalam proses membuat kebijakan yang berdasarkan fakta, termasuk soal harga, mekanisme pasar dan perlindungan.

Emil mengatakan, rembug ini juga penting untuk membuka transparansi apa yang menjadi perhatian serius misalnya terkait komoditi cengkeh. Dimana perkebunan tembakau dan cengkeh merupakan sektor hulu yang harus mendapat perhatian. Tanpa adanya sektor hulu yang kuat, maka Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan data, perkebunan tembakau tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan luas panen, pada tahun 2017 terdapat 163.705 hektar (82,24 persen) dengan produksi sebanyak 151.028 ton berada di Pulau Jawa. Kemudian NTB dan Bali seluas 27.707 hektar (13,92 persen) dengan produksi sebesar 40.046 ton dan sisanya tersebar di berbagai daerah lain. 

Kontribusi produksi tembakau Jatim sendiri rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 97.658 ton yang terdiri dari tembakau VO sebesar 91.736 ton dan tembakau NO sebesar 5.922 ton. Budidaya tembakau di Jatim ini tersebar di 27 kabupaten dengan jenis tembakau rakyat yang diusahakan diantaranya tembakau virginia, Jawa, Madura, Paiton, Kasturi dan Lumajang VO.  Kontribusi cukai rokok Jatim tahun 2018 menyumbang sebesar 59,31 persen atau Rp. 90,74 Triliun dari cukai nasional yang sebesar 153 triliun rupiah.

Ke depan, lanjut Emil, Pemprov Jatim akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan seperti ketersediaan benih unggul yang belum optimal, penerapan budidaya tembakau yang sebagian belum sesuai Good Agriculture Practices (GAP) serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan Good Manufacturing Practices (GMP).

“Pemprov Jatim akan mengupayakan terjadinya keseimbangan antara produksi dan permintaan pabrik rokok melalui inventarisasi kebutuhan tembakau dari pabrikan, meningkatkan produktivitas dan mutu tembakau melalui aplikasi teknologi budidaya dan pasca panen, serta melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan asosiasi terutama dalam mengembangkan pemasaran tembakau,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: