Komisaris Garuda resmi berhentikan direksi yang selundupkan moge

Sabtu, 7 Desember 2019 | 18:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) melakukan rapat bersama dengan Menteri BUMN sebagai pemegang saham seri A perseroan untuk memberhentikan sementara I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara.

Di kesempatan sama,  Dewan Komisaris Garuda juga mengangkat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Fuad Rizal sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama perseroan menggantikan Ari.Komisaris Utama Garuda, Sahala Lumban Gaol menyebutkan pada rapat yang dilakukan di gedung Kementerian BUMN pada Sabtu (7/12/2019) muncul beberapa kesepakatan.

Pertama, anggota direksi Garuda yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada kasus penyelundupan Harley Davidson dan dua unit sepeda Brompton akan diberhentikan sementara."Artinya karena PT Garuda Indonesia adalah perusahaan Tbk, maka seluruh governance ketentuan yang berlaku akan kita ikuti di dalam rangka penetapan nantinya," kata Sahala saat memberikan pernyataan pers.

Kesepakatan lainnya yakni Dewan Komisaris akan mengangkat pelaksana tugas untuk mengisi jabatan beberapa direksi yang diberhentikan sementara itu.Namun Sahala enggan membeberkan siapa saja direksi Garuda yang diberhentikan sementara dan siapa yang akan menggantikannya."Di sini saya belum mau mengatakan, kesepakatan ini disebut direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung," tegasnya.

Kesepakatan lainnya yakni meminta Komite Audit untuk terus melakukan investigasi kepada kasus penyelundupan tersebut."Dewan Komisaris menindaklanjuti seluruh kesepakatan tersebut pada kesempatan pertama," tutur Sahala.

Ia juga meminta kepada seluruh karyawan Garuda untuk tetap melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh atas restrukturisasi yang tengah dilakukan.Sahala menjelaskan Dewan Komisaris hanya bisa mengambil tindakan untuk memberhentikan sementara. Hal itu merupakan prosedur yang wajar. Untuk pemberhentian permanen, kata dia, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUSLB).

"Pemberhentian permanen akan dilakukan di dalam RUPSLB. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah pemberhentian sementara. RUPSLB-nya sesuai dengan Tbk, kemungkinan 45 hari kami sampaikan surat permintaan kepada OJK," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Dewan Komisaris tidak menyentuh persoalan pidana atau pun perdata pada kasus ini. Sebab hal itu merupakan ranah pihak berwajib dan bukan kewenangan Dewan Komisaris.

Berkaitan penunjukkan Fuad Rizal sebagai Plt Dirut, Sahala menilai Fuad tidak memiliki masalah dan layak untuk mengisi kekosongan untuk sementara waktu.Fuad sendiri pernah disorot lantaran memanipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia. Namun Sahala mengungkapkan, pada persoalaan itu, Fuad tidak dikenai sanksi.

"Direktur keuangan tidak kena sanksi (soal laporan keuangan manipulasi). Tidak ada direktur keuangan yang kena sanksi dalam laporan keuangan itu. Yang kena sanksi itu auditornya. Perusahaan hanya kena sanksi denda," pungkas Sahala.

Sebagai informasi kembali laporan keuangan Garuda sempat menghebohkan publik. Perusahaan pelat merah itu akhirnya menyajikan ulang (restatement) laporan keuangan tahun buku 2018 di Bursa Efek Indonesia.

Dalam restatement itu, Garuda mencatatkan kerugian, bukan untung seperti dilaporkan sebelumnya. Setelah ada penyesuaian pencatatan, maskapai penerbangan itu merugi US$175 juta atau setara Rp 2,45 triliun (kurs Rp14.004/dolar AS).kbc11

Bagikan artikel ini: