Kewajiban izin usaha jualan online dinilai bertentangan dengan visi mendorong UKM baru

Kamis, 5 Desember 2019 | 10:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

Dalam aturan ini, diantaranya menyatakan bahwa pelaku usaha dari luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran atau melakukan PMSE (e-commerce) kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia wajib memiliki izin usaha.

Atas aturan tersebut, VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak menyatakan, PP No.80/2019 ini perlu dipertimbangkan kembali karena tidak sejalan dengan visi Indonesia untuk mendorong kemudahan berbisnis dan pertumbuhan UMKM baru.

Adapun poin penting lainnya yang diberikan yakni dengan adanya aturan ini, artinya yang boleh berbisnis online hanya pengusaha besar dan memiliki izin. 

Padahal dengan kemudahan berbisnis online, pengusaha yang awalnya sampingan atau coba-coba, akhirnya bisa jadi usaha serius dan kemudian memiliki izin.

Poin lainnya, menurut Nuraini, di sisi lain, ada ketidakjelasan bagaimana tata cara penegakan aturan ini ke platform sosial media dan chat yang banyak berisi transaksi informal, tidak termediasi, dan rentan akan penipuan 

“Bayangkan, lewat aturan ini, model bisnis marketplace C2C harus melakukan penyesuaian dengan hanya menerima merchant yang sudah besar dan memiliki izin. Hal ini tidak sejalan dengan misi kami untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital, termasuk mendorong lahirnya bisnis-bisnis baru di seluruh Indonesia,” tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: