Kerek inflasi, pemerintah diingatkan tak kerek tarif listrik di 2020

Senin, 2 Desember 2019 | 20:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik pada tahun depan. Alasannya, kenaikan tarif listrik bisa mengerek laju inflasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tarif listrik merupakan salah satu komponen yang diatur oleh pemerintah. Sehingga menurutnya jika ada perubahan harga akan langsung berpengaruh terhadap inflasi.

"Kalau kita membicarakan tarif dasar listrik karena bobotnya besar ya pasti akan berpengaruh," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jika memang harus naik, pria yang kerap disapa Kecuk itu berharap agar dilakukan secara hati-hati dan berkala. Tujuannya agar daya beli masyarakat tidak terganggu dengan kenaikan tarif tersebut.

Apalagi, pada tahun depan akan ada banyak kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya pada kebijakan kenaikan cukai rokok hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kita harapkan tentunya, tidak ada kebijakan yang terlalu drastis sehingga mempengaruhi administered prices, karena ini belum ada kepastian, kan. Tapi kalau ada kenaikan (inflasi), pasti," jelasnya.

Meskipun begitu lanjut Kecuk, kenaikan BPJS Kesehatan memang tidak langsung berpengaruh pada Inflasi. Namun banyaknya kebijakan kenaikan ini bisa saja membuat daya beli terganggu bila kenaikan tarif listrik nantinya dilakukan.

"Kalau BPJS tidak akan karena dia masuk ke transfer tidak ke konsumsi kecuali biaya administrasinya," kata Kecuk.

Sebelumnya, pelanggan listrik golongan 900 Volt Amper (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengikuti skema tarif penyesuaian (tarif adjustment), setelah ‎subsidi listriknya dicabut mulai Januari 2020. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR), maka pelanggan tarif listrik golongan 900VA RTM sudah tidak disubsidi lagi pada 2020.

Dengan dicabutnya, subsidi tersebut, pelanggan listrik‎ golongan 900 VA masuk ke dalam golongan yang tarif listriknya mengalami penyesuaian atau tidak tetap. Namun, untuk ketetapan tarif naik atau tetap masih dalam kajian.

Dengan diterapkannya tarif listrik penyesuaian, maka tarif listrik golongan non subsidi akan mengikuti parameter formula pembentukan tarif yaitu harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), kurs dolar Amerika Serikat (AS), inflasi dan harga batubara rata-rata dalam tiga bulan sebelum tarif listrik ditetapkan. Sehingga tarif listrik bisa kemungkinan naik atau turun menyesuaikan parameter tersebut.

Penerapan tarif adjustment pada golongan 900 VA diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2019, dengan begitu saat ini ada 13 golongan pelanggan yang tidak menerima subsidi dan tarif listrik-nya menyesuaikan kondisi empat parameter tersebut. kbc10

Bagikan artikel ini: