Pemerintah masih kaji tarif listrik golongan 900 VA rumah tangga

Sabtu, 23 November 2019 | 12:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih belum mengambil keputusan untuk tarif golongan 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) setelah subsidinya dicabut di 2020.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengakui, saat ini tarif listrik golongan pelanggan 900 VA RTM sebesar Rp1.352 per Kilo Watt hour (KWh).

"Kalau subsidinya itu tanpa 900 VA RTM itu sudah pasti. Tapi tidak serta merta itu dinaikan. kita belum ngomong penyesuaian harga, belum," kata Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan kajian mengenai tarif 900 VA RTM, dengan menggunakan formula perhitungan berdasarkan inflasi, kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak Indonesia (Indonesian Creude Price/ICP).

"Perkara naik atau enggak itu kan masih kita kaji. kita kan biasanya menyelesaikan itu berdasarkan usulan dari PLN. biasanya yang meng-consider kan ada tiga hal ada kurs, ada ICP dan ada inflasi itu dari sisi PLN," tuturnya.

Rida melanjutkan, selain menggunakan tiga acuan tersebut, kajian penetapan tarif listrik untuk golongan 900 VA RTM juga berdasarkan daya bei masyarakat dan daya saing industri.

"Tapi dari sisi pemerintah kan juga plus dua hal daya beli masyarakat dan daya saing industri dan ketiga tiganya itu baru digodok. Belum sampai dengan keputusan menaikkan, belum," tandasnya.

Rida menjelaskan, pihaknya akan menerapkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan non subsidi. Dengan begitu, Kementerian ESDM membuat kajian mengenai periode dan besaran penyesuaian tarif.

"Skenarionya yang namanya adjustment itu kan naik turun. Kalau naik atau turun mau sekaligus mau bertahap, nah itu yang dikaji," kata Rida.

Selain periode perubahan tarif listrik, kajian juga meliputi pertimbangan daya beli masyarakat dan daya saing industri. Hal ini untuk mempertimbangkan stabilitas perekonomian.

"Nanti kan ujung-ujungnya tidak sekadar ke masalah periode ini saja. Harus mempertimbangkan juga daya beli masyarakat, daya saing industri. Industri misalkan lagi kaya stagnan terus listriknya malah dinaikin kan mungkin kurang elok. Kan kita harus dilihat," ungkapnya.

Menurut Rida, periode perubahan tarif listrik yang dikaji adalah per tiga bulan atau per enam bulan. Setelah kajian rampung akan dilaporkan ke Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelum diterapkan.

"Kalau hitung-hitungannya per bulannya iya, per tiga bulan per enam bulan. Atau berapa persen setiap naiknya, itu yang lagi dikaji. Baru nanti dilaporkan ke pak menteri," paparnya.

Dengan diterapkannya tarif listrik penyesuaian, maka tarif listrik golongan non subsidi akan mengikuti parameter formula pembentukan tarif yaitu harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), kurs dolar Amerika Serikat (AS), inflasi dan harga batubara rata-rata dalam tiga bulan sebelum tarif listrik ditetapkan.

Sehingga tarif listrik bisa kemungkinan naik atau turun menyesuaikan parameter tersebut. "Namanya adjustment kan bisa turun bisa naik," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: