JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai mengancam eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT). Baik dari sisi keberlangsungan usaha maupun penyerapan tenaga kerja.

"Usulan revisi PP 109/2012 tersebut belum pernah disosialisasikan kepada stakeholder di sektor IHT. Selain itu, tidak dijelaskan pasal-pasal yang akan diubah," kata Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), M. Nur Azami di Jakarta, Kamis (14/11/2019)

Menurut Azami aturan produk tembakau sudah cukup ketat karena mengatur promosi produk, iklan, serta tidak menjangkau anak di bawah umur. "Aturan tersebut tidak perlu direvisi, kecuali revisi tersebut melibatkan stakeholder dan pasal-pasal di PP 109/2012 tidak memberatkan sektor industri hasil tembakau," tegas dia.

Azami menjelaskan revisi aturan memuat soal gambar peringatan pada kemasan rokok. Sayangnya, aturan ini belum pernah disosialisasikan kepada stakeholder."Gambar peringatan yang besar menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi pabrikan. Sampai dengan hari ini, isu kenaikan cukai cukup memberatkan, apalagi dengan peringatan gambar yang besar sekitar 90 persen," ujar Azami.

Azami menilai peringatan berupa gambar larangan merokok sebesar 90 persen mengarah pada aturan plaint packaging (kemasan polos) yang diterapkan beberapa negara seperti Thailand dan Australia. Aturan ini akan menghilangkan ciri khas produk tembakau asal Indonesia. "Apabila aturan yang sama diterapkan, malah bisa meningkatkan peredaran rokok ilegal, dan sangat merugikan komunitas yang bergantung hidupnya dari tembakau," ungkap dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan rancangan revisi PP 109/2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, pelarangan bahan tambahan, hingga melarang total promosi dan iklan di berbagai media.kbc11

Berita Terkait

Perdagangan

Bea masuk impor tembakau diusulkan naik jadi 15%

20 Oktober 2020, 19:53

Lain Lain

Kebijakan cukai tembakau 2021 jadi penentuan nasib IHT

10 September 2020, 23:45

Lain Lain

Roadmap Simplifikasi solusi atasi kompleksitas sistem cukai Industri hasil tembakau

7 September 2020, 17:56

Nasional

Peta jalan industri hasil tembakau wajib inklusif

7 September 2020, 10:14

Industri

Simplifikasi tarif cukai berpotensi matikan IHT kecil

24 Juli 2020, 15:15

Agribisnis

Terimbas Covid-19, Kementan kaji klausul kemitraan petani-industri hasil tembakau

9 Juli 2020, 20:58

Lain Lain

RI butuh regulasi produk tembakau alternatif

19 Februari 2020, 17:49

Agribisnis

IPB: Skema kemitraan berkelanjutan dongkrak kesejahteraan petani tembakau

18 Januari 2020, 11:59

Lain Lain

PWNU Jatim: Produk tembakau alternatif perlu diperkuat

27 Desember 2019, 13:58

Lain Lain

Memastikan keberlanjutan industri hasil tembakau Indonesia di tengah aturan eksesif

25 Desember 2019, 07:19