Didemo eks karyawan Rollaas Cafe, ini kata manajemen RN Mandiri

Senin, 11 November 2019 | 22:20 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketidakpuasan 13 orang mantan pekerja PT Rolas Nusantara (RN) Mandiri, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII atau PTPN XII terus berlanjut. Mereka menuntut pihak manajemen RN Mandiri untuk membayar uang pesangon sebesar Rp 50 juta per orang jika manajemen menginginkan untuk mengubah sistem kerja mereka menjadi pekerja kontrak.

"Karena dalam kontrak kerja itu masa kerja tidak dihitung, padahal banyak diantara kami masa kerjanya sudah lama," ujar Koordinator Lapangan Aksi Sasmita saat demo di depan kantor RN Mandiri jalan Indrapura Surabaya, Senin (11/11/2019).

Selain uang pesangon, mereka juga menuntut RN Mandiri melaksanakan Nota 1 Disnaker Provinsi Jawa Timur bidang pengawasan, mempekerjakan kembali sebagai karyawan tetap atau PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengembalikan hak upah yang dipotong 400 ribu per bulan selama 3 tahun.

Selain itu, mereka juga menuntut manajemen supaya memberikan hak upah proses selama Juli 2019 sampai sekarang, mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS selama proses permasalahan, memberikan hak upah lembur yang belum dibayar, memberikan ganti rugi  atas cuti melahirkan dan cuti haid dan menuntut Direktur PT. Rolas Nusantara bertanggungjawab terhadap PHK sepihak 13 pekerja Rollaas Cafe.

Menanggapi tuntutan mereka, Konsultan Hukum RN Mandiri, Sunarno Edy Wibowo, mengatakan bahwa 13 orang itu merupakan bagian dari 35 orang yang tidak masuk dalam kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di RN Mandiri. Untuk tertib administrasi, manajemen perusahaan tersebut lantas menawarinya guna menandatangani kontrak PKWT.  

“Sesuai peraturan ketenagakerjaan, kami sejak Juni tahun ini telah beberapa kali menawarkan kepada 13 orang itu guna menandatangani kontrak PKWT tetapi mereka menolak. Yang kami lakukan ini sesuai aturan,” ujarnya.

Penolakan tersebut diungkapkan saat dilakukan pertemuan secara bipartit. Karena itu, plhék RN Mandiri melakukan mediasi dengan Bagian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur. 

Manajemen RN Mandiri pun sudah melakukan pembayaran sisa upah yang belum dibayarkan kepada 13 orang untuk periode 1 Januari-30 Juni 2019. Sementara mediasi secara tripartit (RN Mandiri, perwakilan 13 orang, dan Disnakertrans Jatim) masih berlangsung.

Menurut keterangannya, Dadang yakni kuasa dari 13 orang yang pemah bekerja di kafe milik RN Mandiri pada 19 September 2019 justru meminta kepada RN Mandiri agar memberikan kompensasi sebesar Rp50 juta per orang atau total Rp650 juta kepada 13 orang. 

"Ini hitungan dari mana? Kalau kami memberikan, kami yang salah karena ini adalah uang negara. Dan ini.bisa dikategorikan korupsi. Kami mau memberikan uang pesangon tetapi harus sesuai aturan, harus disesuaikan dengan masa kerjanya. Karena rata-rata masa kerja mereka hanya sekitar dua hingga tiga tahun. Kalaupun ada yang lebih dari lima tahun, hanya dua hingga tiga orang saja," jelas Kepala divisi administrasi keuangan dan SDM RN Mandiri, Soesilo.

Di akhir pembicaraan, Direktur PT RN Mandiri Permadi Eko Prasetyo menegaskan bahwa  pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan 13 karyawan atas biaya kompensasi Rp 50 juta per orang dan tetap melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik.  

"Manajemen RN Mandiri berkomitmen untuk tertib dan menaati aturan. Bipartit terus kami jalankan. Selanjutnya akan dilaksanakan tripartit kalau masih belum menemukan jalan tengah. Apabila masih belum ada kesepakatan, maka kami akan membawa permasalahan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: