Jokowi sebut tol laut dikuasai sejumlah pihak, Menhub minta dukungan pemda

Jum'at, 1 November 2019 | 07:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya terkait fungsi tol laut yang belum bermanfaat bagi masyarakat. Jokowi menyebut distribusi barang melalui tol laut hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tidak mampu bekerja sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan tol laut. Oleh karenanya diperlukan untuk peran dari Pemerintah Daerah untuk awasi titik-titik yang jauh.

"Saya juga minta Pemda juga memberikan support kepada ini, enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," ujarnya saat ditemui ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut Budi, Presiden Jokowi menerima laporan bahwa adanya tol laut tidak terlalu berdampak besar pada logistik. Karena ada beberapa daerah yang tidak bisa mendapatkan tarif yang murah seperti yang selalu dikatakan Jokowi.

"Kemarin Bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa dapatkan harga tol laut dan harga barang seperti yang seperti dulu lagi," ucapnya

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyebutkan jika daerah yang mengarah pada monopoli ini terjadi terutama di wilayah Maluku. Bahkan dirinya sudah mencium adanya penguasaan barang secara berlebihan sejak lama.

Secara rinci, dia akan kembali melaporkan hasil identifikasi lebih lengkap kepada Jokowi. Termasuk sederet solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami akan klarifikasi. Kita pikir dukungan Presiden kepada tol laut luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, kami akan cari bentuk-bentuk yang lebih intens, yang baik," katanya. kbc10

Bagikan artikel ini: