Sistem cukai di Indonesia dinilai tak dukung dunia usaha

Selasa, 29 Oktober 2019 | 07:41 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku industri rokok di Indonesia dinilai tak mendukung dunia usaha, bahkan yang paling rumit di dunia.

Direktur Urusan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), Elvira Lianita mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa menimbulkan kepastian dunia usaha. Tapi kebijakan cukai rokok justru sebaliknya.

Elvira mencontohkan, kebijakan tarif cukai rokok tahun 2020 menetapkan kenaikan cukai rokok yang merupakan kenaikan terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan pada tahun sebelumnya, tidak ada kenaikan cukai rokok sama sekali. 

"Perumusan kebijakan publik yang baik memerlukan kolaborasi, transparansi, dan perencanaan. Jika tidak, perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang drastis ini akan menciptakan ketidakstabilan dalam industri yang menyerap sekitar enam juta tenaga kerja yang mencakup petani tembakau dan cengkih, pekerja pabrikan, dan para peritel," tuturnya dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/10/2019).

Menurutnya secara logika, efektivitas kenaikan cukai rokok sepenuhnya tergantung pada sistem cukai rokok. Namun, menurut Elvira, kebijakan cukai rokok di Indonesia justru membuat tujuan kenaikan cukai rokok tidak optimal.

"Sistem cukai rokok di Indonesia adalah salah satu yang paling rumit di dunia dan memiliki celah yang menyebabkan tujuan atas kenaikan cukai menjadi tidak optimal," tegasnya.

Sampoerna pun menyarankan pemerintah untuk memperbaiki struktur tarif cukai rokok sebelum memutuskan menaikkan tarifnya. Misalnya, pada struktur tarif cukai rokok saat ini yang dinilai masih ada celah bagi pabrikan-pabrikan multinasional besar untuk mengambil keuntungan dengan membayar tarif cukai rokok sangat rendah, yang seharusnya diperuntukkan bagi pabrikan rokok kecil untuk dapat bersaing.

"Akibat adanya celah ini, pabrikan rokok multinasional besar akhirnya bersaing langsung dengan pabrikan rokok kecil. Selain itu, celah ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara," kata Elvira

"Inilah mengapa Sampoerna merekomendasikan pelaksanaan penggabungan batasan volume produksi rokok mesin guna menghilangkan celah ini agar persaingan usaha yang adil dapat terwujud sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara," tambahnya. kbc10

Bagikan artikel ini: