April 2020, beli ponsel dii luar negeri dan online bakal kena blokir

Rabu, 23 Oktober 2019 | 08:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memastikan ponsel ilegal alias black market (BM) tak bisa lagi dipergunakan di Tanah Air mulai April 2020. Hal ini menyusul aturan tentang pemblokiran ponsel black market (BM) lewat International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, R Janu Suryanto, mengatakan keberadaan aturan membuat semua smartphone yang dibeli dari luar negeri dan tidak memiliki garansi secara resmi akan kena blokir. Salah satunya kemungkinan iPhone.

"(iPhone juga bisa kena BM?) Setelah ke depan iya. Pokoknya yang tidak terdaftar di data base perindustrian ya," kata dia di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Dia tak memungkiri seluruh ponsel yang dibeli melalui online juga bisa terkena pemblokiran. Selama ini, peredaran iPhone juga terjual bebas secara online, namun dengan garansi tidak resmi.

"Pokoknya nanti kan kita cek di Kemenperin nanti Go Id masih saya umpetin nanti kita bikin aplikasi 6 bulan lah bisa," jelas dia.

Menurut Janu, sinkronisasi data tersebut cukup dilakukan dalam waktu enam bulan menjelang diimplentasikannya aturan terkait IMEI. Namun tak menutup kemungkinan data yang disinkronisasikan melalui GSMA yang ada di Hong Kong masih akan terus bertambah.

“Ya iya nanti nambah terus kan data importir dan data produsen. Ini paling masih ada enam bulan, kan tidak lama lah, nanti dibantui di Hong Kong kalau tidak salah. GSMA ada di Hong Kong, London, Atlanta, ini lagi saya baca ada perjanjian nanti kisa seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, aturan ini tidak akan mengganggu pedagang. Sebab, yang akan diblokir hanya ponsel BM. Sedangkan, ponsel yang legal dan terdaftar tidak akan diblokir.

Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin. kbc10

Bagikan artikel ini: