Larangan peredaran migor curah, YLKI ingatkan pemerintah jaga HET

Senin, 7 Oktober 2019 | 18:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal melarang penggunaan minyak goreng (migor) curah dan digantikan dengan minyak goreng wajib kemasan mulai 1 Januari 2020.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah harus mampu menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp 11.000 per liter, sama seperti harga yang dipatok saat ini guna menjaga daya beli konsumen.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, dari sisi perlindungan konsumen dan atau aspek keamanan pangan, kebijakan ini bisa dimengerti. Sebab secara fisik, minyak goreng dalam kemasan dinilai lebih aman dan kecil kemungkinan terkontaminasi zat berbahaya lain yang tidak layak konsumsi. 

Minyak goreng kemasan juga dinilai lebih tahan lama dibanding minyak curah. Namun, YLKI memberikan catatan terhadap kebijakan tersebut.Pertama, mereka meminta harga minyak goreng dalam kemasan tetap terjangkau. 

"Minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis unit kecil menengah (UKM)," kata Tulus di Jakarta Senin (7/10/2019). 

YLKI juga meminta pemerintah agar konsisten menjaga HET minyak goreng kemasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. Pasalnya, selama ini banyak komoditas yang telah memiliki HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi. 

Kemudian, lembaga konsumen ini juga meminta pemerintah mengimbau produsen minyak goreng untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan, untuk mengurangi dampak plastik. "Munculnya minyak goreng wajib kemasan, akan meningkatkan konsumsi atau distribusi plastik, dan menghasilkan sampah plastik," katanya. 

Dengan menggunakan kemasan, maka minyak goreng kemasan juga diimbau harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen, seperti dengan mencantumkan informasi kadaluwarsa, label halal dan informasi kandungan gizi. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada mandat Undang-Undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal. 

Terakhir, pihaknya pun meminta pemerintah untuk menjamin kualitas minyak goreng curah yang dijual kemasan sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan bermerek dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebelumnya, Kemendag akan memberlakukan kebijakan minyak goreng wajib kemas mulai 2020.

Langkah ini dilakukan untuk penyediaan produk yang lebih terjamin mutu maupun keamanan. Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. “Untuk itu, seluruh pelaku usaha wajib menjual minyak goreng kepada konsumen dalam keadaan terkemas dan memenuhi ketentuan yang berlaku," kata dia kbc11

Bagikan artikel ini: