Indef tegaskan eksistensi KPK perkuat keyakinan berusaha di Tanah Air

Senin, 30 September 2019 | 21:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai eksistensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru meningkatkan keyakinan dunia usaha menjalankan binisnya di Tanah Air. Buktinya, peran lembaga anti rasuah ini membuat skor indeks persepsi korupsi di Indonesia membaik.

Ekonom senior Indef Faisal Basri menuturkan pemberantasan korupsi ini justru memberikan penilaian positif dari investor. Tindakan penegakan hukum yang tidak pandang bulu meneguhkan dunia usaha bahwa praktik korupsi kelak akan merugikan kepentingan bisnisnya.Karena itu pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa keberaadan KPK tidaklah tepat.

Faisal menegaskan praktik korupsi di Indonesia sudah menjarah ke seluruh sektor. Korupsi juga membuat alokasi sumber daya alam yang dimiliki menjauh dari kepentingan publik. Itu pada akhirnya merugikan negara dan membuat investor memandang negatif Indonesia.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak sekadar menangkap, tapi menjaga sektor-sektor strategis dengan kajian-kajiannya. KPK juga sekaligus melakukan penjagaan," kata Faisal dalam Diskusi Indef Ekonomi Politik Korupsi di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Faisal mengatakan praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka panjang yang tidak terukur pun tidak akan menjadi kepedulian para koruptor. Menurut Faisal, apa yang diinginkan koruptor hanyalah meraup segala sumber daya secepat-cepatnya dan sebanyak mungkin. Akibatnya, fondasi pembangunan lama-kelamaan menjadi rapuh. 

 Kurun waktu 2015-2019, penindakan pelaku korupsi oleh KPK sangat masif dan memberikan angin segar bagi perekonomian. Ia mencatat, berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mengalami perbaikan, dari skor 36 pada tahun 2015 menjadi skor 38 pada tahun ini. Meski masih jauh dari skor 100, itu menunjukkan perbaikan dalam pemberantasan korupsi.

Seiring perbaikan itu, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business terus membaik. Dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-73 pada tahun 2019. "Ada improve (perbaikan) korupsi dan kemudahan berbisnis juga membaik. Jadi, yang dilakukan selama ini (pemberantasan korupsi) menghasilkan sesuatu yang positif," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: