Hipmi: Kawal regulasi yang berpihak ke pengusaha nasional

Rabu, 18 September 2019 | 05:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya mengawal regulasi yang berpihak terhadap kepentingan pengusaha nasional. Pemerataan hasil pembangunan menjadi visi bersama antara pemerintah dan pengusaha daerah, dan saat bersamaan tetap memberikan ruang bagi investor menjalankan bisnisnya di Tanah Air.

Apalagi di era globalisasi terutama di kawasan Asean, saat ini peran pemerintah tidak lagi menjadi penghalang untuk terciptanya transaksi bisnis.

Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran lima persen menyisakan masalah. Hal ini tercermin dari ketimpangan pengeluaran atau gini rasio yang tidak mengalami penurunan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan gini rasio di Maret 2019 sebesar 0,382.

 

"Ada dua masalah yakni karena jumlah  pengusaha yang ingin naik kelas dari kecil, menengah kemudian menjadi besar itu berat. Karena monopoli di Indonesia terlalu tinggi," ujar Bahlil di sela Musyawarah Nasional XVI Hipmi di Jakarta ,Selasa (17/9/2019)

 

Bahlil mengatakan sektor hulu dan hilir dikuasai korporasi yang sama. Atas hal tersebut dia berharap eksistensi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mampu diperkuat. Dengan begitu persaingan bisnis yang fair membuka kesempatan yang besar bagi banyak elemen pemuda untuk berwiraswasta. Hal tersebut terjadi di Jepang dan banyak negara maju lainnya.

 

Hipmi, sambung Bahlil,berkepentingan agar pemerataan kue ekonomi terus diperjuangkan guna  meminimalisasi permasalahan sosial. "Memperjuangkan pemerataan ekonomi itu salah satunya dengan mendorong jumlah pengusaha di daerah," kata Bahlil.

 

Bahlil mengakui sebagian besar anak-anak muda di Indonesia memiliki kecenderungan ingin menjadi pegawai ketimbang menjadi pengusaha. "Padahal negara ini butuh banyak pengusaha untuk pemerataan ekonomi," kata Bahlil 

 

Selain itu, Ia  juga mengatakan Hipmi juga harus mengawal bagaimana menciptakan konglomerat baru. Artinya, HIPMI harus bermitra strategis dengan pemerintah, sehingga tercipta keberpihakan peraturan, di antaranya kemudahan pembiayaan bagi pengusaha muda

 

"Saat ini masih banyak pengusaha-pengusaha muda yang kesulitan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: