Sri Mulyani ingin manfaatkan gedung pemerintah sebagai coworking space

Kamis, 12 September 2019 | 18:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berniat untuk menyulap penggunaan aset negara berupa gedung-gedung kementerian/lembaga menjadi ruang kerja bersama atau yang kini dikenal dengan istilah coworking space. Ide ini didapatnya dari perkembangan kebutuhan para generasi muda alias milenial saat ini.

Menurutnya, ide ini sejatinya wajar saja. Pasalnya, perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan membuat ruang kerja terbuka kerap dicari masyarakat.

Sementara di sisi lain, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk menyediakan co-working space tersebut karena gedung kementerian/lembaga tak semuanya terisi penuh. Selain itu, banyak juga letak gedung kementerian dan lembaga yang berada di kawasan strategis, seperti di pusat ibu kota DKI Jakarta.

"Di tengah teknologi digital, semakin banyak tempat kerja yang menggunakan konsep sharing dan open space, sehingga kebutuhan space kerja akan berubah dan ini menentukan bagaimana barang milik negara kita gunakan secara baik ke depan," ungkap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Lebih lanjut, menurutnya, sulap penggunaan gedung kementerian/lembaga juga memberi dampak positif kepada pemerintah. Sebab, nilai aset dari gedung-gedung tersebut bisa meningkat sejalan dengan peningkatan fungsi.

Data Kementerian Keuangan mencatat nilai barang milik negara mencapai kisaran Rp4.093,7 triliun pada akhir 2018. Nilai tersebut meningkat drastis dari Rp298,3 triliun pada 2004, ketika inventarisasi barang milik negara pertama kali dilakukan.

Bersamaan dengan peningkatan nilai aset barang milik negara, Sri Mulyani meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan nilai dan fungsi dari aset yang dimiliki. Upaya tersebut ia yakini akan mendongrak nilai aset tersebut.

Bahkan, bendahara negara itu meminta agar setiap pihak dapat melakukan pengelolaan, perencanaan, dan penggunaan barang milik negara dengan optimal. Begitu pula ketika menggunakan anggaran dalam rangka meningkatkan nilai tambah barang milik negara.

"Jangan lupa penggunaannya harus bertujuan untuk pembangunan, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan," katanya.

Khusus di bidang tata kelola, mantan direktur pelaksana Bank Dunia meminta agar pengelolaan barang milik negara dan anggaran bisa menuai hasil akhir Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). kbc10

Bagikan artikel ini: