Energy Watch: Saatnya dorong peningkatan pelayanan PLN

Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:41 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Beberapa waktu lalu masyarakat khususnya pelanggan listrik dikejutkan dengan padamnya secara serentak (blackout) di kawasan Jabodetabek dan sebagian wilayah Jawa. Namun di sisi lain semua kalangan angkat topi dengan cepatnya penanganan dan recovery yang dilakukan PT PLN (Persero).

Kecepatan kinerja PLN dalam memulihkan kondisi darurat tersebut dipandang Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan sudah cukup maksimal. Menurutnya, PLN sudah berusaha untuk melakukan normalisasi secara maksimal dengan mengirimkan aliran listrik dari pembangkit lain di Jawa, sehingga ada wilayah yang sudah menyala dari jam 6 sore, ataupun jam 7-an malam di hari yang sama, meski memang di beberapa wilayah lainnya masih padam. 

"Tapi, setidaknya prioritas mereka dengan segera mengalirkan listrik ke Jakarta, membuktikan bahwa upaya mereka cukup maksimal,” jelas Mamit melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8/2019).

Mamit menilai, bentuk kompensasi PLN sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No 27 tahun 2017. “Kalau berdasarkan aturan yang lama kan 20 persen (untuk non adjustment) dan 35 persen (tarif adjusment, besarnya kompensasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Walaupun akhirnya, kalau tidak salah PLN akan menggratiskan atau memotong bea terdampak,” terang Mamit. 

Dia menegaskan keberatan terhadap rencana penerapan aturan denda kompensasi yang lebih besar lagi kepada PLN. Pasalnya, aturan itu ditengarai akan semakin memberatkan beban keuangan PLN. Bahkan, denda yang besar itu bisa menyebabkan gangguan kelistrikan yang lebih besar lagi. 

“Jadi saya kira, dengan denda yang sekarang pun, mau tidak mau PLN berpotensi kehilangan pendapatan hampir Rp 1 triliun. Saya kira itu sudah cukup besar dan sangat memberatkan PLN," tandasnya.

Menurut Mamit, jika ide penerapan denda kepada PLN dan masyarakat akan digratiskan, jika terjadi pemadaman selama beberapa jam, hal itu akan lebih memberatkan PLN. "Dengan tanggung jawab kelistrikan yang sebesar itu dan denda yang lebih besar lagi, dikhawatirkan bisa terjadi pemutusan aliran listrik lagi, blackout kembali,” ujarnya.

Diakuinya, dengan penanganan yang cepat dan pemberian kompensasi tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab PLN untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

 

Tanpa adanya kenaikan tarif listrik sejak tahun 2017 pun, Mamit menilai PLN telah melakukan peningkatan layanan yang baik. “Sejak tahun 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik. Jadi mereka melakukan efisiensi semaksimal mungkin sehingga PLN tidak terlalu banyak mengalami kerugian. Dengan begitu kita tahu bahwa PLN sudah melakukan peningkatan layanan tanpa adanya kenaikan tarif,” ujar Mamit. 

Karena itu, menurut dia, langkah terbaik yang harus didorong sekarang adalah wacana peningkatan mutu pelayanan PLN. “PLN harus terus melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya melihatnya, kejadian yang kemarin semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperbaiki lagi kekurangan yang ada selama ini,” tegas Mamit. 

Anggota DPR RI dari Komisi VI Sartono Hutomo menyatakan, PLN sebagai perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun seharusnya konsisten melakukan pengecekan berkala terhadap berbagai fasilitas dan jaringannya. Sehingga kejadian blackout bisa dihindari.

Namun demikian, pihaknya mendukung upaya keras PLN dalam memulihkan jaringannya kembali. “Jadi yang jelas, kami sangat support kerja keras PLN, kami juga akan memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan PLN," ujarnya.

Sartono berharap ke depannya tidak akan terulang kembali berbagai permasalahan yang terjadi. kbc7

Bagikan artikel ini: