Perbankan bakal dibolehkan miliki lebih dari satu bank tanpa merger

Senin, 19 Agustus 2019 | 07:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan terkait kepemilikan tunggal perbankan alias single presence policy (SPP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 39/POJK.03/2017 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Rencananya, revisi aturan tersebut akan dikeluarkan paling lambat akhir tahun 2019.

Menurut Heru, dalam revisi aturan tersebut nantinya perbankan diperbolehkan memiliki lebih dari satu bank tanpa harus melakukan penggabungan alias merger.

"Kalau dulu, begitu pemiliknya sama harus merger. Sekarang tidak seperti itu lagi," ujarnya akhir pekan lalu. 

Melalui revisi aturan ini pihaknya berharap bank-bank besar menjadi lebih tertarik untuk mengakuisisi bank-bank kecil untuk memperluas cakupan bisnis dalam lingkup grup alias holding.

Ia mencontohkan, bank besar nantinya diperbolehkan untuk mengakusisi bank kecil untuk difokuskan ke segmen tertentu. "Bank kecil ini nanti bisa dijadikan bank khusus, misalnya digital, wealth management, kredit usaha rakyat (KUR) atau segmen ritel tanpa harus melakukan merger," terangnya.

Pertimbangan OJK tak lain disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini terutama dalam industri perbankan.

Menurut pemantauan OJK, bank dengan modal mini seperti bank umum kelompok usaha (BUKU) I dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun kesulitan untuk mengembangkan teknologi perbankan digital (digital banking).

"Sekarang ini trennya berubah, nasabah loyal ke smartphone. Kalau tidak lakukan pengembangan, bank kecil nanti ketinggalan," lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga memandang beberapa bank besar tidak begitu tertarik untuk membeli bank kecil jika harus melakukan merger. Pasalnya dari sisi bisnis, hal tersebut tidak memberikan dampak yang cukup besar.

"Kalau bank besar beli bank kecil dan langsung merger tentu tidak akan ada manfaatnya. Lebih baik menjadi bank fokus," kata Heru.

Lebih lanjut, OJK menyatakan hal tersebut masih dalam proses pengkajian dan pemenuhan beberapa aspek hukum. Bila tak ada aral melintang, aturan teranyar ini akan meluncur dalam waktu dekat.

Salah satu bank yang kemungkinan akan merasakan langsung revisi POJK tersebut yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Pasca memborong saham PT Bank Royal Indonesia (Bank Royal), bank swasta terbesar ini memang sudah berniat untuk mendorong anak usaha barunya tersebut masuk ke pasar kredit digital.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan proses transformasi bisnis Bank Royal, bahkan sebelum revisi POJK SPP dikeluarkan. "Sedang proses perizinan, sedang melengkapi data yang diperlukan," ujarnya.

Strategi ini bisa jadi merupakan cara BCA untuk meredam terpaan perusahaan teknologi finansial (Tekfin/Fintech) khususnya peer to peer landing (P2P). Pasalnya, BCA sebagai salah satu bank terbesar di Tanah Air memiliki kelebihan dari sisi database, serta tingkat kehati-hatian yang jauh lebih tinggi dibandingkan fintech pada umumnya. kbc10

Bagikan artikel ini: