Iuran penjualan BBM-gas dipangkas

Kamis, 15 Agustus 2019 | 20:03 WIB ET
Kepala BPH Migas Fanshurullah.
Kepala BPH Migas Fanshurullah.

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memangkas besaran iuran badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengangkut gas sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2019.

Kepala BPH Migas Fanshurullah menuturkan, sesuai dengan UU Migas No. 22 Tahun 2001, BPH Migas memiliki peran untuk melakukan penarikan iuran badan usaha. Saat ini sudah diterbitkan peraturan baru yaitu PP No 48 Tahun 2019 untuk menggantikan peraturan yang lama.

“Sekarang, untuk menggantikan PP No 1 Tahun 2006 yang sudah lama, sudah ada PP No. 48 Tahun 2019. Aturan tersebut akan berlaku sejak 60 hari tanggal diundangkan. PP tersebut kemarin sudah diundangkan pada 8 Juli lalu,” ujar Fashurullah di Jakarta Jakarta, Kamis (15/8/2019).

PP No 48 Tahun 2019 salah satunya mengatur mengenai penurunan tarif iuran badan usaha ke BPH Migas. Berdasarkan peraturan tersebut, iuran untuk volume penjualan BBM sampai dengan 25 juta kiloliter (kl) per tahun mengalami penurunan dari 0,3% menjadi 0,25%.

Volume penjualan di atas 25-50 juta kl per tahun mengalami penurunan dari 0,2% menjadi 0,175%. Persentase iuran dengan volume penjualan BBM di atas 50 juta kl per tahun, turun dari 0,1% ke 0,075%.

Perihal iuran hasil gas, untuk volume gas bumi yang diangkut sampai dengan 100 juta MSCF per tahun mendapatkan penurunan dari 3% menjadi 2,5%. Sementara untuk persentase iuran dengan volume pengangkutan gas bumi di atas 100 juta MSCF, mengalami penurunan dari 2% menjadi 1,5%.

“Kami dari BPH Migas ingin merespons masukan dari badan usaha yang saat ini ada 150 niaga umum dan 35 di bidang pengangkutan. Selain minyak, untuk gas juga ada pengurangan iuran,” kata Fashurullah.

Selain itu pemerintah juga memperluas pengecualian pembayaran iuran.Semula kewajiban pembayaran iuran dikecualikan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar dan minyak tanah bersubsidi.

Dalam aturan baru, selain JBT, pembayaran iuran dikecualikan untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium, gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dan gas bumi untuk transportasi.

Sebagai informasi BPH Migas mencatat realisasi penerimaan iuran tahun lalu mencapai Rp 1,34 triliiun atau 142% dari target.Iuran tersebut terdiri atas iuran BBM Rp 1,07 triliun dan iuran gas bumi Rp 279 miliar. Penerimaan ini masuk ke dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Fashurullah menambahkan  penurunan presentase pemangkasan iuran ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Selain itu pemangkasan iuran ini akan mendorong badan usaha membangun infrastruktur penyaluran BBM ke kawasan 3T (terdepan,terluar dan tertinggal).

Menurutnya sarana penyaluran BBM satu harga BBM baru sekitar 170 lokasi kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal ). Adapun tahun 2024 ditargetkan sudah terbangun di 500 lokasi atau kecamatan

Atas hal ini, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan pemangkasan terhadap penjualan BBM maupun gas. Dihitung berdasarkan prosentase ini, penurunan yang terjadi sangat kecil sehingga tidak akan menurunkan harga jual BBM ataupun gas milik rakyat.

Namun, apabila kacamatanya adalah mendorong badan usaha untuk membangun sarana penyaluran BBM, dia menghimbau pemerintah juga mengalokasikan budget .Hal tersebut sudah lazim di industri bisnis telekomunikasi dengan nama Universal Service Obligation/USO.

"Sumber dana dari pemerintah.Tapi untuk penggunaannya sangat fleksibel sesuai kebutuhan dan lokasi," tutupnya.kbc11

Bagikan artikel ini: