Pemerintah selidiki anti dumping BOPP Malaysia dan China

Minggu, 11 Agustus 2019 | 07:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah memulai penyelidikan anti dumping atas produk impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) asal Malaysia dan China sejak 7 Agustus 2019. BOPP yang diselidiki adalah pos tarif 3920.20.10, ex.3920.20.91, dan ex.3920.20.99 (perubahan nomor tarif 3920.20.10.00 dan 3920.20.90.00 pada BTKI 2012).

Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak dimaksud adalah industri dalam negeri, importir, eksportir atau produsen dari negara yang dituduh, serta perwakilan pemerintah negara yang dituduh.

“Bagi pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tambahan informasi, tanggapan secara tertulis, dan atau permintaan dengar pendapat (hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan dan kerugian,” ujar Bachrul dalam keterangan resminya, Sabtu (10/8/2019).

Untuk diketahui, BOPP merupakan polipropilena yang diregangkan untuk meningkatkan kekuatan dan kejernihan material. Aplikasi utama BOPP adalah sebagai lapis luar kemasan fleksibel untuk membungkus produk mi instan, camilan, hingga selotip.

Dasar hukum penyelidikan, sebut Bachrul, adalah pasal lima Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudiaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Penyelidikan juga dilatarbelakangi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia, total impor Indonesia untuk produk BOPP asal Malaysia dan China mengalami peningkatan dengan tren 11% dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2016, total impor Indonesia dari kedua negara tertuduh tercatat sebesar 18.507 ton. Kemudian angkanya melonjak menjadi 24.781 ton pada 2017 dan menjadi 22.949 MT pada 2018. Pangsa impor dari kedua negara tersebut pun telah mendominasi hingga 51% dari total impor BOPP Indonesia.

Diduga, kenaikan impor terjadi lantaran kedua negara tersebut telah menjual produk BOPP dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan konsumsi domestik mereka.

Sementara April 2019 lalu, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan peraturan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang impor BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkau) Nomor 36/PMK.0.10/2019 ini menyebutkan barang impor BOPP dikenakan BMAD lantaran harga ekspor komoditas itu lebih rendah dari nilai normalnya, sehingga menyebabkan kerugian di negara tujuan eskpor, dalam hal ini Indonesia.

“Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang menyimpulkan masih ditemukan marjin dumping untuk perusahaan eksportir atau produsen yang berasal dari Thailand dan Vietnam. Sehingga apabila pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan, maka kerugian pemohon akan berulang kembali,” tulis pertimbangan Permenkeu tersebut pada poin C.

Pemerintah Indonesia pun menetapkan, barang impor BOPP dari Thailand dan Vietnam akan dikenakan BMAD sebesar 28,4% untuk produsen BOPP dari Thailand selain A.J Plast Public Company Limited.  Sementara perusahaan eksportir maupun produsen BOPP asala Vietnam bernama Formosa Industries Corporation dan perusahaan lainnya dikenakan BMAD sebesar 3,9%.

Peraturan itu pun akan berlaku hingga jangka waktu lima tahun ke depan atau hingga tahun 2024, dan telah efektif berlaku pada 16 April 2019 lalu.

Pengenaan BMAD terhadap produk impor BOPP asal Thailand dan Vietnam ini bukan lah yang pertama kalinya dilakukan Indonesia. Sebelumnya produk serupa juga terkena BMAD pada tahun 2017, dan berakhir pada Januari 2019.kbc11

Bagikan artikel ini: