Petambak garam desak pemerintah tetapkan HPP garam

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:21 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mendesak pemerintah agar menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam dengan merevisi Perpres No.71 Tahun 2015, yaitu dengan memasukkan gar sebagai pangan pokok.

"Ini untuk melindungi petambak garam dan juga untuk memberikan kepastian usaha. Karena harga saat ini mengalami penurunan yang cukup besar, hanya  Rp 400 hingga Rp 500 per kilogram," ujat Ketua Umum HMPG Jatim, M. Hasan di Surabaya, Selasa (16/7/2019).

Hasan mengatakan bahwa sebelumnya harga garam di tingkat petambak sudah cukup bagus sekitar Rp1.600 per kilo gram. Namun saat ini harga justru terjun bebas di harga Rp 400 -Rp 500 per kilogram. Turunnya harga ini terjadi karena mekanisme penentuan harga diserahkan pada pasar. 

"Oleh karena itu, untuk memberi perlindungan dan kepastian usaha bagi petani petambak garam  maka pemerintah harus campur tangan, pemerintah harus tentukan HPP harga patokan pemerintah.  Garam harus dimasukkan pada kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya dengan merevisi Perpres nomor 71 tahun 2015, tentang komoditi bahan pokok," terang Hasan di Surabaya, Selasa (16/7/2019).

Pada tahun 2017 sebenarnya HMPG sudah mengajukan HET sebesar Rp 1500 hingga Rp 2000 per kilogram. Ini sudah berdasarkan atas penghitungan yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh kementerian terkait pada 2017.

"Petambak garam untungnya sekian kalau dikurangi  biaya produksi. Karena kalau dihitung dan diamati, petambak garam kita adalah petambak garam kecil sehingga untuk hidup layak paling tidak HET sebesar Rp 1500 per kilogram. Dna kami sudah layangkan kepada presiden," tegasnya.

Turunnya harga ini menurut Hasan juga ditengarai karena kelebihan kuota stok di perusahaan yang ada sehingga masih ada stok garam rakyat kurang lebih 30 persen dari produksi 2018 yakni sekitar 900.000 ton secara nasional, dan ditambah produksi garam di gudang perusahaan garam.

“Ada indikasi rembesan garam industri ke konsumsi yang berakibat pada rendahnya penyerapan garam rakyat sehingga mempengaruhi tingkat harga,” imbuhnya.

Sementara itu,  PT Garam juga mengakui pasokan garam dari hasil produksi tahun lalu hingga saat ini masih banyak dan belum terserap pasar dengan maksimal. Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko mengatakan dalam anggaran tahun ini perseroan merencanakan penyerapan garam rakyat sekitar 135.000 ton atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 120.000 ton.

“Namun, masalahnya garam yang kami serap tahun lalu sebanyak 120.000 ton itu terjadi idle stock di gudang, belum ditambah produksi sendiri 15.000 ton. Tahun lalu kita menyerap dengan harga Rp1.400 – Rp1.500 per kg, dengan harga seperti sekarang yang anjlok, kalau saya jual siapa yang beli,” katanya 

Belum terjualnya garam di gudang tersebut, membuat perseroan tidak bisa menyerap garam rakyat sesuai rencana lantaran tidak ada dana bergulir. Untuk itu, PT Garam tahun ini akan menyerap garam petani dengan menggunakan sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 yang saat ini nilainya sekitar Rp30 miliar.

“Dari sisa dana PMN itu, kami hanya akan menyerap garam petambak sekitar 30.000 ton dengan asumsi harga garam Rp1.000/kg. Memang secara PSO kita sudah persero, kalau dana habis ya memang sudah tidak ada kewajiban untuk menyerap,” ujarnya.kbc6

Bagikan artikel ini: