Stakeholder kemaritiman minta program tol laut lebih dioptimalkan

Sabtu, 29 Juni 2019 | 17:29 WIB ET
Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya (dua kanan) bersama Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno (dua kiri) di sela acara Maritim Talkshow yang digelar Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS (Alfatekelits).
Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya (dua kanan) bersama Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno (dua kiri) di sela acara Maritim Talkshow yang digelar Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS (Alfatekelits).

SURABAYA, kabarbisnis.com: Sejak diluncurkan pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek infrastruktur tol laut hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Padahal tujuan awal proyek ini adalah untuk menghilangkan disparitas harga antara Indonesia bagian barat dengan timur karena beban logistik yang mahal.

Oleh karenanya guna membahas permasalahan tersebut, Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS (Alfatekelits) menggelar Maritim Talkshow dengan tema Peluang dan Tantangan Maritim ke Depan yang digelar di Surabaya, Sabtu (29/6/2019).

Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya mengatakan, sistem logistik atau transportasi laut itu tidak bisa dilepaskan dengan komoditas. Sebagai negara kepulauan tentu masing-masing daerah di Indonesia mempunyai kebutuhan dan hasil andalan.

"Jadi kebaradaan tol laut memang harus dirangkai sehingga terjadi suatu frekuensi yang tepat, antara pengusaha dengan komoditas tertentu. Bila tidak dirangkai tidak akan terjadi. Tol laut jalan sendiri itu akan sulit," ujarnya.

Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno menjelaskan bahwa program tol laut memang ditujukan untuk menekan disparitas harga.

"Namun dalam perjalanannya ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan. Kalau dulu ada misalkan mensubsidi seluruh biaya operasi dan kapal. Tapi sekarang bisa saja melakukan titik kontainer pelayanan tinggal bayar berapa. Jadi tidak seluruh kapal, tapi kita biayai kita subsidi itu salah satu contoh terobosan," tandasnya.

Oleh karenanya, Dwi berharap dalam 5 hingga 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi intervensi pemerintah dalam program tol laut, dan swasta yang akan mengambil alih. Oleh sebab itu yang penting adalah komoditas yang diangkut dari timur dan barat sebaliknya itu sehingga terus meningkat.

"Nah,  ini bagaimana kita berupaya ada potensi dari timur ke barat misalkan ada masalah ikan misalnya kan perlu terobosan dimana ada keseimbangan dari arah timur ke barat, kita perlu sinergi berupaya menciptakan suatu kapal dengan suatu packing tertentu supaya ada keseimbangan transportasi," jelasnya.

Meski sudah di mulai suatu upaya itu, pihaknya mengakui bahwa ada beberapa aturan yang menghambat. "Hal terkait dengan aturan yang memang perlu kita sinergikan dengan kementerian. Kalau tidak apapun ceritanya akan kena subsidi terus dan akan memberatkan pemerintah," tandasnya.

Oleh karena itu perlu ke depan swasta yang akan lebih didorong agar bisa bangkit, karena yang terpenting bagaimana membuat iklim mekanisme pasar berjalan.

Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menekankan bahwa tol laut harus bisa menjadikan disparitas harga antara Pulau Jawa dan luar  Jawa bisa lebih kecil.

"Jadi komoditi harus dikontrol dari sisi jumlah, harga, dan kualitas. Selama ini saya lihat tak ada kontrol, sehingga barang yang naik tol laut tak sesuai dengan misi awal, karena sebagian besar kontrol dari operator dan tidak sesuai dengan kebutuhan pokok terutama 11 komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Indonesia Timur," tegasnya.

Dia berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan hal itu dan jangan dilepas ke mekanisme pasar, karena ujung-ujungnya harga juga sama dengan yangg ada di pasar. "Kalau misalnya seperti itu mending dibubarkan saja tol laut," tegas Bambang Haryo.

Selain itu, dia meminta agar tol laut tidak dibangun di jalur utama yang sudah banyak terdapat kapal milik swasta di jalur tersebut sehingga mematikan usaha yang ada. "Harusnya di jalur perintis dan barang yang diangkut memang benar-benar yang dibutuhkan masyarakat di daerah," ungkapnya.

Untuk itu dia berharap pemerintah harus lebih berpihak ke sektor maritim yang notabene menjadi ikon pemerintah selama ini.

Sementara itu pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning menuturkan, semua pihak setuju dengan keberadaan tol laut, namun harus benar-benar difokuskan ke tujuan awal.

"Selama ini hanya melihatnya tol laut sebagai angkutan. Padahal bicara tol laut itu ya logistik harus kuat, penyimpanan, angkutan, beli, dan baliknya. Semenara yang terjadi itu belum dikontrol, sehingga belum bisa mengendalikan disparitas harga," jelasnya.

Saut menandaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap tol laut, yakni harus berpikir lebih luas terhadap logistik, kedua terkait pengendalian harga, tipe barang, dan keempat adalah kargo yang diangkut harus berbeda dengan kapal yang non subsidi yang sudah ada.

"Oleh karena itu ke depan harus melibatkan semua pihak, beri peran ke Kementerian Perdagangan, Pertanian, Kelautan, dan juga daerah harus diberi wewenang. Sehingga ujuan awal tol laut untuk pemerataan dan menekan disparitas harga bisa tercapai," ujarnya. kbc7

Bagikan artikel ini: