Capai target investasi Rp5.800 triliun, pemerintah berganttung swasta

Jum'at, 14 Juni 2019 | 12:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan investasi 2020 akan berkisar Rp5.806,6 triliun-Rp5.823,2 triliun. Asumsinya, investasi akan tumbuh maksimal 10,35 persen dibanding target tahun ini yang sebesar Rp5.276,6 triliun.

Hal itu diperlukan untuk mencapai target ekonomi tahun depan yang mencapai 5,3 persen-5,6 persen, dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) harus tumbuh di kisaran 7 persen-7,4 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran swasta dalam menopang investasi paling dominan. Berdasarkan porsinya mencapai 72,6 hingga 73,76 persen menjadi Rp4.221,3 triliun hingga Rp4.295,5 triliun.

"Untuk mencapai target pertumbuhan (ekonomi) 5,3 hingga 5,6 persen, peran investasi swasta menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Kamis (13/6/2019).

Melihat hal itu, pemerintah akan berupaya untuk menciptakan kebijakan investasi yang kondusif mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, hingga penyederhanaan regulasi.

Selain itu, kebutuhan investasi tahun depan akan berasal dari perusahaan pelat merah sebesar Rp471,7 triliun hingga Rp473,4 triliun. "Belanja modal BUMN diharapkan sesuai target," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Berikutnya, investasi berasal dari penanaman modal asing (PMA) yang kebutuhannya mencapai Rp425,5 triliun hingga Rp428,6 triliun. Upaya mendorongnya antara lain dilakukan dengan kebijakan insentif fiskal dan perbaikan iklim usaha.

Sementara itu, investasi pemerintah mencapai Rp539,9 triliun hingga Rp57 triliun. Investasi ini terdiri dari investasi pemerintah pusat sebesar Rp246,7 hingga Rp251,4 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp293,2 hingga Rp310,6 triliun. 

Belanja modal yang dilakukan pemerintah diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan sektor listrik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta konstruksi.

"Pemerintah daerah diharapkan memenuhi ketentuan alokasi minimal 25 persen dari total Dana Transfer Umum untuk infrastruktur," ujarnya.

Terakhir, investasi dari perusahaan publik non pelat merah diperlukan Rp143,2 hingga Rp143,7 triliun. kbc10

Bagikan artikel ini: