REI Jawa Timur tagih janji penetapan harga baru rumah subsidi

Jum'at, 24 Mei 2019 | 22:54 WIB ET
Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid (kanan) saat menyerahkan tali asih kepada anak yatim di Sekretariat REI Jatim di Surabaya.
Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid (kanan) saat menyerahkan tali asih kepada anak yatim di Sekretariat REI Jatim di Surabaya.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kalangan pengembang menagih janji kepada pemerintah terkait rencana penaikan harga rumah subsidi. Pasalnya, hingga kini aturan tersebut belum juga keluar, sementara pengembang tidak bisa melakukan penjualan sebelum harga jual yang baru resmi dipatok.

Ketua DPD Persatuan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Danny Wahid mengemukakan, rencana kenaikan harga rumah subsidi tersebut sudah digulirkan pemerinttah sejak akhir tahun lalu, namun hingga saat ini belum juga diteken. Informasi yang beredar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyerahkan ke Menteri Keuangan dan tinggal diteken.

Pembahasan regulasi itu kabarnya melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, penetapan kebijakan harga baru rumah subsidi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Saya sudah telepon ke pusat, katanya saat ini masih digodok di Kemenkumham dan Ditjen Pajak. Tapi sampai kapan juga belum jelas," tegasnya di sela buka bersama di Sekretariat DPD REI Jatim, Kamis (23/5/2019).

Diakuinya, biasanya harga rumah subsidi tersebut sudah dipatok dan berlaku setiap ganti tahun atau tanggal 1 Januari. Namun yang terjadi saat ini molor hingga bulan Mei. "Jangan karena alasan menunggu pelantikan presiden. Karena ini tidak ada hubungannya dengan politik," tandas Danny.

Akibat belum terbitnya keputusan tersebut, dia bilang, banyak pihak yang dirugikan. Terutama pengembang, dan tentu saja konsumen. “Pengembang bikin perjanjian dengan pembeli. Kalau setuju dengan harga baru, rumahnya jadi dibeli. Tapi kalau harga baru belum keluar juga, pengembang dan pembeli sama-sama resah, transaksi bakal tertunda,” ucap dia.

Untuk itu, Danny mendesak pemerintah segera menuntaskan masalah harga baru rumah subsidi. "Kami dituntut mendukung Program Sejuta Rumah, tapi dukungan regulasi hingga saat ini belum ada. Belum lagi aturan terkait PPnBM properti. Jadi banyak yang harus segera diputuskan," ujarnya. kbc7

Bagikan artikel ini: