Hore! Pemerintah telah cairkan THR sebesar Rp19 triliun

Jum'at, 24 Mei 2019 | 20:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN. THR yang telah dicairkan sebesar Rp 19 triliun atau 95% dari proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

"Hasil monitor kita dari pencairan dana THR sampai tanggal 24 Mei pukul 10.00 WIB sebesar Rp 19 triliun. Pencairan THR Rp 19 triliun ini adalah pembayaran THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebesar Rp 11,4 triliun. Untuk penerima pensiun/tunjangan sebesar Rp 7,6 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Untuk pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan, lanjut Sri Mulyani, juga dilaksanakan serentak pada hari ini, Jumat (24/5/2019) melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun/tunjangan yang dapat diambil melalui ATM dan pembayaran melalui kantor pos.

Seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Tanah Air, terang Sri Mulyani, telah mulai melayani pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada 13 Mei 2019 walaupun pencairan dari THR dilakukan secara serentak pada hari ini. Jika masih ada Satker yang belum dapat mengajukan SPM THR sampai tanggal 24 Mei 2019, dapat mengajukan SPM THR sampai dengan sebelum hari raya Idul Fitri (31 Mei 2019).

Bila Satker belum dapat menyelesaikan pengajuan tersebut, dapat mengajukan SPM THR setelah hari raya."Kalau tidak bisa dicairkan SPM-nya hari ini, apakah hangus? Tidak. Masih ada waktu hingga 31 Mei. Apabila Satker belum dapat menyelesaikan pengajuan tersebut, bisa mengajukan SPM THR setelah hari raya. Pada prinsipnya, tidak ada THR yang hangus," terangnya.

Sri Mulyani berharap pembayaran THR PNS akan mendorong pertumbuhan konsumsi pada kuartal II ini. Selain pembayaran THR, akselerasi belanja pemerintah juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya."Kami harapkan akselerasi belanja pemerintah ini terjaga di kuartal II, momentum belanja pemerintah kami harapkan memberikan sumbangan positif ke pertumbuhan ekonomi," jelas Sri Mulyani.

Sampai dengan pukul 10.15 WIB, papar Sri Mulyani, sudah ada 469 pemda yang mengonfirmasi pembayaran THR dan 73 pemda masih dikonfirmasi lebih lanjut.Sekitar 166 dari 469 pemda tersebut masih menyusun peraturan kepala daerah (Perkada).

Sedangkan 303 dari 469 pemda sudah menetapkan Perkadanya. Kemudian, 232 dari 303 pemda yang sudah menetapkan Perkada sudah membayarkan THR. Sementara 71 pemda masih dalam proses pembayaran.

Adapun yang mengalokasikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat sebanyak 246 pemda. Untuk yang mengalokasikan THR termasuk tunjangan kinerja sebanyak 187 pemda. Sementara, 36 pemda sedang menunggu Perkada.

Sebagai informasi, dalam rangka pelaksanaan pemberian THR tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural.

Untuk melaksanakan amanat kedua PP tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN dan PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN.kbc11

Bagikan artikel ini: