Pasca-Pilpres, Pemuda Pancasila Surabaya siap hadapi gerakan inkonstitusional yang pecah-belah rakyat

Selasa, 21 Mei 2019 | 15:23 WIB ET

SURABAYA – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya menyatakan bahwa seluruh rangkaian Pilpres 2019 telah sah menurut hukum.

”Semuanya sudah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak ada itu yang namanya kecurangan. Kami berharap jangan ada yang menghasut dan memprovokasi rakyat untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Jangan korbankan rakyat untuk nafsu berkuasa segelintir orang,” tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Haries Purwoko, seusai beraudiensi dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho, Selasa (21/5).

Dalam pertemuan tersebut, hadir para pengurus Lembaga Semi Otonom Pemuda Pancasila Kota Surabaya, yakni Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), Komando Inti Mahatidana, dan Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila.

Haries memastikan, PP Surabaya akan berperan aktif menjaga kondusivitas Surabaya pasca-pengumuman hasil Pilpres 2019. ”Surabaya adem, Surabaya sudah tertib. Jadi kalau ada pihak yang melakukan gerakan inkonstitusional di Surabaya, PP akan mengajak berdialog, mempersuasi agar menghindari tindakan melawan hukum,” papar Haries sembari menambahkan kepengurusan PP yang ada di 31 kecamatan dan 154 kelurahan se-Surabaya akan aktif menjaga ketenteraman Surabaya.

”PP Kota Surabaya bersama masyarakat akan mengamankan Surabaya dan sekitarnya dari gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat, yang bersumber dari provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Haries.

Haries menambahkan, selama ini ada pihak-pihak yang mendelegitimasi para penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, dengan menyatakan bahwa keduanya tidak netral dan curang. Bahkan sejumlah pihak juga menyebut bahwa penegak hukum melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif,

”Kami berkeyakinan tuduhan dan fitnah tersebut tidaklah benar. Karena masing-masing peserta Pemilu, khususnya Pilpres, telah mengirimkan saksi mulai dari tingkat TPS hingga KPU RI. Bagaimana penggelembungan suara itu diduga terjadi jika di seluruh jenjang penghitungan dan rekapitulasi telah disaksikan oleh masing-masing saksi dari tiap calon? Dan bahkan masing-masing memiliki dokumen fisik yang diterbitkan oleh penyelenggara Pemilu dari TPS hingga KPU RI,” jelas Haries.

Haries menerangkan, KPU dalam menjalankan tugasnya selalu dalam pengawasan Bawaslu, Polri, Pemantau Pemilu, Saksi Partai, Saksi DPD, dan Saksi PPWP.

”Sehingga kami sangat mempercayai bahwa hasil Pemilu adalah hasil yang jujur dan adil. Dan pula, seluruh pelanggaran sudah diproses Bawaslu sesuai dengan tingkatanya. Selain itu, seluruh keberatan dalam penghitungan dan rekapitulasi telah dicatat dalam formulir keberatan dan diselesaikan seusai jenjangnya. Dengan kata lain, Pemilu ini telah selesai dan berjalan sesuai dengan asas Pemilu, UU Pemilu, PKPU, dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian hasil Pemilu tahun 2019 harus dinyatakan sah menurut hukum,” jelas Haries.

Haries menegaskan, meski bertentangan dengan kubu yang menyebarkan provokasi dan mendelegitimasi KPU, PP Surabaya tetap menjunjung tinggi penyampaian pendapat di muka umum.

”Silakan demonstrasi, itu tak masalah. Namun ketika penyampaian pendapat tersebut bermuatan provokasi dan memecah belah persatuan NKRI, maka hal tersebut harus diproses secara hukum. Kami sebagai mitra Polisi, mendukung sepenuhnya langkah Polri untuk menegakkan hukum,” pungkasnya. kbc9

Bagikan artikel ini: