Mengenal Armudji, 20 tahun tanpa jeda jadi wakil rakyat Surabaya

Senin, 20 Mei 2019 | 14:14 WIB ET
Ketua DPRD Surabaya Armudji (istimewa)
Ketua DPRD Surabaya Armudji (istimewa)

Berangkat dari Jalanan, Layani Rakyat Bukan Hanya Jelang Pemilu

Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji bisa dibilang sebagai politisi tahan banting. Berbagai fase kehidupan politik telah dia alami, dari ditekan rezim Orde Baru, memperjuangkan reformasi, hingga menjadi pimpinan DPRD. Politisi lain boleh datang dan pergi, tapi bagi warga Surabaya, Armudji selalu lekat di hati. Buktinya, selama 20 tahun tanpa jeda dia selalu dipercaya rakyat untuk duduk di kursi DPRD Surabaya. Bagaimana cerita perjalanan pengabdiannya lewat jalur politik?

AKTIVITAS pengabdian ke masyarakat melalui jalur politik yang dilakukan Armudji sejatinya dimulai dari jalanan. Semua itu berawal dari ketidaksengajaan saat melihat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Asrama Haji Surabaya, 1993 silam. Ketika itu, Armudji yang masih berusia 28 tahun bergelut dengan bisnis interior bangunan. Dia melayani jasa mempermak interior rumah hingga gedung agar lebih indah. Saat itu, Armudji menggarap sebuah pekerjaan interior bangunan tak jauh dari lokasi KLB PDI. Diam-diam pun dia mencermati apa yang sedang terjadi.

“Saat berangkat kerja, saya pasti lewat Asrama Haji Sukolilo karena waktu itu ada pekerjaan di kawasan Manyar. Pulang kerja juga lewat sana lagi. Saya mencermati, ada apa ya kok ramai sekali. Banyak orang orasi. Akhirnya tertarik,” ujarnya.

Dia pun mulai berkenalan dengan sejumlah aktivis PDI. Armudji muda menaruh simpati ke PDI, terutama kepada sosok Megawati Soekarnoputri. Putri Presiden RI pertama Ir Sukarno itu dalam perjuangan politiknya selama Orde Baru selalu ditekan oleh pemerintah. 

“Saat itu saya merasa ada yang salah dengan pemerintah. Nurani saya membela Ibu Megawati. Dari sanalah saya tertarik masuk ke PDI waktu itu, sebelum akhirnya berubah menjadi PDI Perjuangan pada 1999,” cerita Armudji.

Megawati, lanjut Armudji, memang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Kehadiran Megawati membuat rakyat seperti menemukan oase terhadap sosok yang dianggap bisa melawan Orde Baru. 

“Tentu saja kehadiran Ibu Megawati membuat pemerintahan Soeharto tidak senang. Sehingga pemerintahan waktu itu pun mati-matian melawan Bu Mega. Ketika itu Bu Mega secara de facto adalah ketua umum PDI karena mendapat dukungan dari rakyat dan seluruh cabang PDI se-Indonesia, tapi kepemimpinan yang sah itu tidak diakui pemerintah,” kisah Armudji.

Armudji terlibat dalam gelombang rakyat yang membela Megawati lewat bendera PDI Pro-Mega. Dia turun ke jalan berdemomstrasi. Berbagai mimbar bebas digelar untuk membela Megawati yang sedang dihajar pemerintah Orde Baru. Saat itu, Armudji ikut aktif sebagai Komisaris Kecamatan di PDI Pro-Mega Surabaya.

Ketika Pemilu digelar pemerintah Orde Baru pada 1997, PDI di bawah komando Megawati tak diperbolehkan mengikutinya. Yang diperbolehkan adalah PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi.

“Ketika itu kami berjuang agar kampanye PDI Soerjadi tak digelar, karena de facto yang sah dan dapat dukungan rakyat adalah PDI yang dipimpin Ibu Megawati. Kampanye PDI Soerjadi kami lawan, seperti kampanye di kawasan Ondomohen dan sekitar Taman Bungkul,” beber sosok asli Surabaya tersebut.

Jiwa pengabdian kepada masyarakat juga menuntun Armudji untuk bergabung bersama Arek Surabaya Pro Reformasi (ASPR) yang gigih menuntut Soeharto mundur dari kursi presiden karena dinilai gagal dan otoriter. Berhari-hari demonstrasi dilakukan di jalanan Kota Surabaya untuk melawan Orde Baru.

Pengabdian sebagai Wakil Rakyat

Ketika gelombang reformasi datang, Megawati pun memilih nama PDI Perjuangan (PDIP) sebagai strategi agar bisa ikut Pemilu 1999. Dari sanalah karir politik Armudji dimulai. PDIP menjadi jawara Pemilu 2019, termasuk di Surabaya dengan perolehan 22 kursi. Armudji pun terpilih sebagai anggota DPRD Surabaya periode 1999-2004 sekaligus menjadi ketua Fraksi PDIP.

Tak lama kemudian, pada 2003-2004, Armudji naik menjadi ketua DPRD Surabaya menggantikan koleganya satu partai yang menghadapi permasalahan hukum.

Pada Pemilu 2004, politisi kelahiran 8 Juni 1965 tersebut kembali terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya. Pada periode 2004-2009 ini, Armudji menjadi ketua Komisi C. 

Pengalaman bapak dengan tiga anak ini semakin lengkap saat kembali terpilih sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014. Saat itu, Armudji mengemban amanah sebagai ketua Komisi A. Pada periode itulah, Armudji juga sempat menjadi wakil ketua DPRD Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana yang ditetapkan sebagai wakil walikota Surabaya.

Pada 2014, PDIP kembali memenangkan Pemilu di Surabaya, dan berhak atas kursi ketua DPRD. Armudji mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan hingga akhirnya mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“Sejujurnya saya tidak pernah menyangka bisa menjadi ketua DPRD. Semua saya jalani mengalir saja. Pokoknya saya layani rakyat dengan baik. Ngopeni. Ada yang datang mengadu, kita perjuangkan. Ada yang kesusahan, kita kerja keras cari solusinya. Itu saja caranya agar kita terus mendapat kepercayaan rakyat,” ujar Armudji.

Kini, kiprah pengabdian Armudji semakin moncer. Maju sebagai calon anggota DPRD Jatim pada Pemilu 2019, Armudji meraup 136.308 suara dari daerah pemilihan Jatim I (Kota Surabaya). Suaranya tertinggi di antara caleg lain dari dapil Jatim I. Armudji pun melenggang ke DPRD Jatim dengan mulus.

“Sebagai politisi saya tak hanya turun ke masyarakat saat mau Pemilu. Politik itu bukan ajang lima tahunan, tapi perjuangan dan pengabdian dalam keseharian. Setiap saat kita harus siap untuk masyarakat. Itulah kunci meraih dukungan masyarakat. Suara ratusan ribu itu saya raih tanpa money politics karena rakyat melihat rekam jejak saya selama 20 tahun selalu membersamai mereka dalam suka dan duka,” papar politisi berkaca mata ini. kbc9

Bagikan artikel ini: