KPPU selidiki indikasi pelanggaran mahalnya harga tiket pesawat

Jum'at, 17 Mei 2019 | 09:26 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnjs.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus mahalnya harga tiket pesawat terbang di Indonesia. Penyelidikan dilakukan karena dari penelitian awal, KPPU telah menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan.

“Masih sedang kami selidiki untuk mengumpulkan bukti dan dalam waktu dekat, sekitar minggu depan akan kami ambil kesimpulan. Apakah memang terjadi pelanggaran ataukah tidak,” tegas Ketua KPPU Republik Indonesia, Kurnia Toha saat Forum Jurnalis dan Buka Bersama di kantor KPPU Kanwil IV, Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Selain melakukan penyelidikan, KPPU juga tengah rapat dengan Menteri Perhubungan agar segera mengeluarkan kebijakan penurunan tarif batas harga tiket pesawat, tidak hanya untuk pesawat dengan full services seperti maskapai Garuda Indonesia, tetapi penurunan juga untuk maskapai dengan konsep low cost seperti maskapai Lion Air. 

“Yang turun sekarang tarif batas atas untuk tiket pesawat yang full services, harapan KPPU untl tiket pesawat yang low cost juga turun sehingga akan berdampak pada penurunan tarif tiket secara menyeluruh,” tandasnya.

Penurunan tarif tiket pesawat ini menurut KPPU memang harus diturunkan karena jika dibandingkan tiket pesawat di negara lain, harga tiket pesawat di Indonesia jauh lebih mahal.

“Untuk itulah KPPU terus melakukan penyelidikan, kenapa tiket pesawat di Indonesia mahal. Apakah memang terjadi pelanggaran tindak kartel karena pemain di bisnis maskapai ini tidak banyak, hanya tiga dan yang satu pun saat ini telah melakukan kerjasama,” jelas Kurnia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini, pelaku bisnis maskapai di Indonesia hanya maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan maskapai penerbangan Lion Air, sementara Sriwijaya sudah menjalin kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan pemain yang hanya dua grup perusahaan ini, tindak kartel menjadi sangat rentan dilakukan. 

“Jika nantinya dalam penyelidikan kami temukan bukti pelanggaran, minimal dua bukti maka perkaranya akan naik menjadi kasus, dan jika dalam proses selanjutnya terbukti adanya tindak pelanggaran maka pelaku usaha maskapai akan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar serta sanksi lainnya. Selain itu mereka juga berkewajiban untuk menurunkan harga tiket pesawat,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: