KIP gagas Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Selasa, 30 April 2019 | 18:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Informasi (KI) Pusat  tengah menggagas Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN). Hal ini sebagai pengingat secara periodik bahwa meletakan prinskp kedaulatan rakyat membutuhkan akses informasi yang terbuka.

Ketua KI Pusat  Abdulhamid Dipopramono mengatakan peresmian hari KIN sebagai penghargaan kepada para perintis keterbukaan informasi dan pejuang reformasi di Tanah Air. Bahkan dalam tataran di dunia internasional setiap tanggal 28 September sudah memperingatinya hari Hak Untuk Tahu atau ‘The Right to Know Day'.

Apabila hal tersebut dapat diadopsi, dia berharap pemerintah mampu melayani masyarakat lebih optimal. Sosialisai keterbukaan informasi akan lebih masif dan tidak sporadis.Permohonan atas informasi dibuat sederhana dan sepraktis mungkin.

"Ini yang menjadi ruh Hari KIN. Hak atas Informasi harus dijamin. Jika pun ada penolakan atas permohonan informasi harus berdasar alasan yang benar," kata Abdulhamid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Abdulhamid mengakui gagasan penetapan Hari KIN telah cukup lama. Bahkan deklarasi telah digelar di Nusa Tenggara Barat pada 14 September 2014.Selanjutnya KIP akan mengajukan penetapan hari KIN kepada presiden dengan Keppres. Dipilihnya tanggal 30 April sendiri salah satunya, karena Undang-Undang KIP, nomor 14 tahun 2008, lahir pada tanggal 30 April 2008.

Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi mengatakan penetapan Hari KIN pada tanggal 30 April sifatnya baru usulan dan belum final. Terlebih dahulu dibutuhkan kajian akademis yang matang.

Namun, Cecep mengaku cukup khawatir apabila Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan merevisi UU KIP.Karena itu KI Pusat membuka diri dari semua elemen masyarakat termasuk KI Daerah untuk memberikan masukan berkaitan Hari KIN.

Wafa Patria, Komisier KI Pusat mengatakan Sekertariat Negara memberikan masukan perlunya sinergitas lintas sektoral di semua kementerian untuk menyadri pentingnya Hari KIN . Karena itu, dibutuhkan regulasi setingkat Keputusan Presiden (Keppres)  yang akan mengikat semua stakeholders.kbc11

Bagikan artikel ini: