Home / Aneka Bisnis / Lain Lain
Headline

Pebisnis pelayaran minta presiden terpilih hapus PPh dan PPN pelayaran nasional

Senin, 22 April 2019 | 06:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha pelayaran berharap pemerintah selanjutnya terus memberi perhatian pada sektor maritim. Salah satunya meningkatkan daya saing pelayaran nasional. 

Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan kurangnya daya saing pelayaran nasional, yakni biaya investasi yang tinggi bila dibandingkan dengan pelayaran internasional dan kebijakan fiskal alias perpajakan. Menurutnya pelayaran internasional tidak dikenakan pajak pendapatan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kita menginginkan perlakuan yang setara sebagaimana pelayaran internasional oleh negaranya masing-masing," jelas Carmelita akhir pekan lalu.

Selain itu, para pengusaha sektor maritim juga mengharapkan terselenggaranya penegak hukum di laut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 yaitu sea and coast guard yang berwenang sebagai satu agen dengan multi-tugas.

Menurutnya pelayaran nasional adalah lokomotif logistik dan moda transportasi masal yang efisien untuk komoditas. Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian agar tidak merusak mata rantai logistik.

Sebab apabila pelayaran lesu maka 18 bisnis lainnya juga akan terdampak seperti logistik, galangan kapal, asuransi, dan pendidikan sumber daya maritim (SDM). kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur