Kemendagri: Pembangunan butuh kolaborasi pemerintah pusat dan daerah

Selasa, 9 April 2019 | 23:44 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, dalam pembangunan dibutuhkan kolaborasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya penyelarasan antara tema RPKD dengan tema pembangunan Jawa dan Bali yaitu Pendorong industri.

Dijelaskan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional di Jatim antara lain meningkatkan aksesibilitas pergerakan barang dan orang antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangannya. “Seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi,” katanya di Surabaya, Selasa (9/4/2019).

Selain itu, melakukan kerjasama  dengan berbagai pihak dalam  mengembangkan sektor pariwisata. Seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk investasi industri pariwisata, melakukan penguatan regulasi yang berpihak kepada pengembangan ekonomi masyarakat pariwisata, UMKM dan lainnya. “Seperti pemberian prioritas kepada UMKM baik dari bank umum dan bank syariah, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas memberikan rekomendasi bagi Pemprov Jatim seperti percepatan pembangunan kawasan industri untuk memberikan jaminan kepastian investor, perhatian khusus terhadap kurikulum pesantren, serta pengembangan pariwisata di Jatim. 

Terkait dengan pembangunan daerah Madura dan Tapal Kuda agar mencapai hasil yang optimal, maka proses pembangunan di Wilayah Madura dan Tapal Kuda perlu melibatkan kalangan Kyai sebagai tokoh sentral di masyarakat. 

Selain itu, soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Prov. Jatim meliputi pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta kesehatan melalui dukungan DAK Pendidikan dan kesehatan. Lalu peningkatan konektivitas wilayah dalam mendorong berkembang  sektor ekonomi potensial melalui dukungan DAK Fisik Jalan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial melalui dukungan DAK Industri Kecil Menengah, pasar dan pariwisata. Selain itu juga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan melalui jaminan sosial dan dukungan DAK Sosial. 

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah berkesempatan menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 kepada Kabupaten Bondowoso (Terbaik I), Kabupaten Sampang (Terbaik II), Kabupaten Situbondo (Terbaik III), Kabupaten Trenggalek (Harapan Terbaik I), dan Kabupaten Ngawi (Harapan Terbaik II). Sedangkan untuk kategori kota diberikan kepada Kota Kediri (Terbaik I), Kota Malang (Terbaik II), dan Kota Blitar (Terbaik Harapan I).

Selain itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020 oleh DPRD Jatim, Kejati Jatim, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Kalan BI Jatim, BPS Jatim, PTN/PTS, BEM PTN/PTS, Lintas Agama, dan Perwakilan Donor. 

Tema RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024 yakni Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Sedangkan tema RKPD Prov. Jatim Tahun 2020 yakni Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing.kbc6

Bagikan artikel ini: