Kian tersingkir, peran swasta dalam pembangunan infrastruktur RI

Senin, 1 April 2019 | 08:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional masih sangat minim. Bahkan, pengamat menilai persentasenya semakin turun dari tahun ke tahun.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah masih belum berpihak kepada swasta. Dari target RPJMN 2015-2019 37%, ia menghitung, realisasinya hanya 9%.

Melihat angka itu, Faisal menganggap sebuah ironi. Sebab, proyek infrastruktur lebih banyak diberikan kepada BUMN Karya dibanding swasta.

Hal tersebut juga diakui Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto.

Dandung menjelaskan, target pemerintah 37% itu tidak akan bisa tercapai. "Kenapa? Karena hampir semua pejabat PUPR eselon I dan II hampir bisa dipastikan juga duduk sebagai komisaris di salah satu BUMN Karya. Jadi realisasi 37% tidak akan bisa didapat," jelas dia, Minggu (31/3/2019).

Tapi nyatanya, di lapangan, swasta juga perlu hidup dan mendapat pekerjaan, sehingga hanya sedikit yang mampu berkembang. "Dari catatan teman-teman asosiasi kontraktor, telah banyak kontraktor tumbang gulung tikar karena sistem seperti ini," tambah Dandung.

Sebab, profit dipaksa kecil, ditambah pembayaran yang juga lama."Solusimya? Bagaimana baiknya adalah sistem bisnisnya harus dibuat lebih baik," katanya. Ia pun berharap, ke depan pemerintah bisa memberikan ruang kepada swasta untuk tumbuh besar.

Karena sejatinya, dengan tumbuhnya sektor swasta akan memberikan efek lebih dahsyat untuk pertumbuhan ekonomi. "Jumlah swasta jauh lebih besar dan tersebar tidak terkonsentrasi hanya di BUMN yang jumlahnya sangat kecil," jelas dia.

Sementara itu Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Djoko Sasono mengatakan, tidak bisa mengomentari soal data tersebut. Tapi yang pasti, dia menilai swasta memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur khususnya untuk proyek di Kemhub.

Sebab, yang disediakan APBN sendiri hanya berkisar 40% dari kebutuhan. "Makanya, saat ini kita sedang berusaha merayu kalangan untuk mengerjakan proyek infrastruktur," tutur dia. Adapun salah satu skema yang bisa digunakan adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)..

Di Kemhub sendiri sudah memiliki proyek yang siap untuk diwujudkan. Djoko merinci, di bidang transportasi udara ada empat proyek, darat delapan proyek, kereta api 13 proyek, dan pelabuhan 15 proyek.

"Progresnya dalam pipeline berjalan adalah terkait Pelabuhan Bau-Bau, Anggrek dan Kereta Makassar Pare-Pare yang prosesnya hampir selesai," jelas dia.

Maka itu, dengan KPBU, ia berharap swasta juga ikut memiliki peran dalam pembangunan ini. "Kita lihat ada ruang-ruang besar yang bisa dimanfaatkan," tutup Djoko. kbc10

Bagikan artikel ini: