Luhut Panjaitan: Pemerintah terus benahi penghambat investasi

Sabtu, 30 Maret 2019 | 16:48 WIB ET
(KB/Purna Budi)
(KB/Purna Budi)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah terus mendorong masuknya investasi di Tanah Air, baik oleh investor lokal maupun asing. Hanya saja, hingga kini masih banyak kendala yang dinilai menjadi penghambat investor, salah satunya adalah aturan yang masih tumpang tindih atau saling mengunci antar kelembagaan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi faktor yang menjadi penghambat masuknya investasi. Dia mencontohkan telah dibangunnya infrastruktur mulai jalan tol, tol laut, hingga kepelabuhanan.

"Anda ingat, pada tahun 2015 Indonesia nyaris mengalami resesi. Namun Presiden Joko Widodo mengambil tindakan yang tidak populis dengan mengubah alokasi subsidi untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur," ulasnya saat menjadi pembicara “Dialog Ekonomi Sekarang & yang Akan Datang” di Spazio Hall Intiland Surabaya, Jumat (29/3/2019) malam.

Menurutnya, kebijakan itu membuat elektabilitas presiden turun di enam bulan pertama. Namun hal itu tak membuat Jokowi menyerah. Pemerintah memang harus menelorkan kebijakan fiskal yang tepat, dan berani mengambil risiko dalam keadaan genting.

Namun sekarang, dia mengklaim hasilnya bisa dirasakan. Saat ini kawasan Indonesia timur seperti Maluku dan Papua ekonominya tumbuh tinggi dibanding daerah lain.

"Dan pemerintah meyakini pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bahkan pada tahun 2030 diprediksi bisa mencapai 10 persen dan akan masuk 4 negara besar di dunia," ujar Luhut.

Langkah lainnya untuk mendorong masuknya investasi, menurut Luhut, dimana pada pertengahan 2018 lalu pemerintah telah meluncurkan sistem sistem perizinan terpadu secara online atau online single submission (OSS).

''OSS ini jadi breakthrough, tapi ini masih terkendala pada RTRW karena belum selesai. Kalau jalan dengan baik akan cegah korupsi di bidang perizinan dan tata niaga,'' katanya.

Sementara itu untuk mendukung kebijakan ke depan, pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mulai April. Sehingga ke depan tidak ada peraturan yang tumpang tindih.

''Dalam rapat kabinet, presiden telah menginstruksikan aturan-aturan yang saling mengunci dalam enam bulan ke depan sudah selesai. Jadi ada software khusus, sehingga di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada kalimat yang saling mengunci,'' paparnya.

Trasfer teknologi

Meski mendorong investor masuk, namun Luhut menegaskan bahwa ada beberapa persyaratan bagi investor asing jika pemerintah mau menyetujui rencana investasi mereka di Indonesia.

Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal.  "Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan," ujarnya.

Kedua, ketika investor asing sudah membawa teknologi terbaru maka secara perlahan investor asing harus melakukan transfer teknologi kepada pekerja Indonesia. Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin. Keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. kbc7

Bagikan artikel ini: