REI desak pemerintah tinjau ulang harga rumah subsidi

Kamis, 24 Januari 2019 | 22:15 WIB ET
Paulus Totok Lusida (kanan).
Paulus Totok Lusida (kanan).

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mendesak agar pemerintah segera mengkaji ulang batasan harga rumah bersubsidi. Pasalnya, kondisi saat ini harga meterial, upah pekerja, hingga harga tanah telah melonjak cukup signifikan.

Menurut Totok, saat ini para pengembang tengah dirundung beban tanggung jawab yang cukup besar untuk menyediakan rumah berkualitas di tengah tingginya biaya pembangunan hunian saat ini. "Sebab, kami khawatir bila harga rumah tetap ditekan terus, maka kualitas bangunan akan menurun," kata Totok Lusida di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dia mengungkapkan, para pengembang saat ini harus melakukan banyak penghematan agar rumah yang dibangun memiliki harga jual sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah."Sehingga kenaikan harga rumah subsidi menjadi hal yang sulit dihindari," tuturnya.

Totok juga menambahkan para pengembang yang tergabung dalam REI telah mengusulkan kenaikan yang lebih tinggi dari usulan pemerintah."Hal ini dilakukan dengan segala pertimbangan. Memang kami mintanya kemarin 10-20 persen pada 2018. Kami sudah berunding, sudah sepakat," kata dia.

Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) sebesar 3% hingga 7,75% .Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul mengatakan usulan ini sudah mempertimbangkan kenaikan harga material bangunan dan upah pekerja yang berimbas pada kenaikan biaya konstruksi rumah subsidi.

Selain itu, usulan tersebut juga sudah menimbang faktor kenaikan harga tanah yang turut mendongkrak harga jual hunian."Ada kenaikan harga tanah dan harga material, ini juga penyesuaian untuk 2019. Untuk 5 tahunnya, nanti kami bahas lagi untuk 2020-2024," kata Khalawi .

Sebagai informasi saja, data Kementerian PUPR menunjukkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak pada tahun 2018 dipatok paling tinggi Rp 205 juta dengan rincian sebagai berikut :

1. Jawa kecuali Jabodetabek: Rp 130 juta

2. Sumatera kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung: Rp 130 juta

3. Kalimantan: Rp 142 juta

4. Sulawesi: Rp 136 juta.

5. Maluku & Maluku Utara: Rp148,5 juta

5. Bali & Nusa Tenggara: Rp 148,5 juta

7. Papua & Papua Barat: Rp 205 juta

8. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung: Rp 136 juta

9. Jabotabek Rp 148,5 juta. kbc11

Bagikan artikel ini: