Tokoh Madura: Pembubaran BPWS sama dengan membubarkan Madura

Sabtu, 24 November 2018 | 12:54 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kabar pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) terus disorot. Para tokoh Madura mendesak agar kebijakan bermuatan politis ini ditunda. Pasalnya, progres pembangunan yang dilakukan tengah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya.

Hal disampaikan saat anggota Komisi V DPR-RI melakukan pertemuan dengan para Pimpinan BPWS, Jumat (23/11). Menurut salah seorang tokoh Madura, H. Zaini, tahapan pembangunan yang saat ini sudah diterima oleh masyarakat Madura.

’’Kami meminta anggota Komisi V untuk mendukung agar jangan sampai BPWS dibubarkan. Kalau dibubarkan, istilah kami sama dengan membubarkan Madura,’’ tegas H. Zaini.

Selain itu, dikatakan H. Zaini peningkatan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat Madura secara bertahap sudah meningkat. Hal tersebut juga menjadi peran dari BPWS.

Madura dikatakan Zaini juga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga juga berhak untuk maju dan berkembang.  Adanya hambatan dan kendala yang selama ini dialami oleh BPWS dalam pembangunan di lapangan adalah wajar.

Hal tersebut dibenarkan oleh tokoh Madura lainnya, H.Rawi. Kemajuan pembangunan dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat Madura turut terbantu dengan program yang sudah disusun oleh empat kabupaten dengan bermitra bersama BPWS.

Butuh Penguatan Kelembagaan

Terpisah, menurut Juru Bicara Komisi V DPR-RI Gatot Sudjito, istilah pembubaran dinilai tidak tepat. Alasannya, BPWS adalah mitra pemerintah dibawah satu atap dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR).

Hanya, dikatakan Gatot perlu adanya penguatan kelembagaan struktural dalam badan tersebut.’’Pembubaran itu tidak ada. Yang diperlukan adalah penguatan struktur kelembagaan,’’ katanya.

Selama ini, dikatakan politisi asal partai Golkar ini struktural kelembagaan BPWS masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi tersebut tentunya didorong di tingkat legislatif pusat untuk segera ditetapkan sebagai badan kelembagaan.

Dikatakan Gatot, harapannya agar Keputusan Presiden (Keppres) bisa segera diterbitkan. Agar BPWS memiliki kewenangan dan penguatans struktur kelembagaan.’’Nanti kami akan panggil Menteri PUPR untuk membahas hal ini. Karena hal ini juga menjadi aspirasi dari masyarakat dan tokoh Madura,’’ ujarnya. kbc2

Bagikan artikel ini: