Dua strategi Kementan tekan daerah dari rentan pangan

Headline

Dua strategi Kementan tekan daerah dari rentan pangan

Makro Nasional

Jum'at, 16 November 2018 | 23:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) menjalankan dua strategi yakni kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) guna menekan daerah yang dinilai rentan pangan.

“Keluarga miskin sangat rentan terhadap kerawanan pangan, karena pengeluaran terbesar dalam rumah tangga adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu mereka harus dibantu,” ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, di Gedung E Kementan, Jumat (16/11/2018).

Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga miskin pada Maret 2018 sebesar 15.81 juta jiwa. Angka ini menunjukkan telah terjadi penurunan sebesar 10.88 % jika dibandingkan periode yang sama pada Maret 2013 yang mencapai 17.74 juta jiwa. Adanya penurunan jumlah KK miskin, menunjukan pembangunan yang dilaksanakan langsung terhadap kesejahteraaan masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA ) pada tahun 2018 terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan ini ditandai dengan tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan, tingginya balita stunting dan tingginya persentase penduduk miskin.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator yang komprehensif tentang kerentanan terhadap kerawanan pangan.Sehingga dapat diketahui di mana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan serta mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.FSVA disusun dengan sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yakni faktor ketersediaan, faktor keterjangkauan an faktor pemanfaatan.

Menurutnya baru sejumlah 177 dari 335 kabupaten yang status ketahanan pangannya meningkat. Pemerataan perbaikan ketahanan pangan sulit dicapai selama infrastruktur tidak memadai, khususnya di Indonesia Timur.

Ditambahkan dari 177 kabupaten yang status ketahanan pangannya membaik terdiri dari 75 kabupaten yang sebelumnya berstatus rendah. Sementara, 102 kabupaten lainnya statusnya juga mengalami kenaikan. “Untuk menangani daerah rentan rawan pangan sekaligus pengentasan kemiskinan, kami melakukannya melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Kawasan Mandiri Pangan (KMP),” tutur Agung.

Undang-Undang Pangan No.18 tahun 2012 mengamanatkan etahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Karena itu penting bagi suatu rumah tangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah dengan memanfaatkan sumberdaya atau aset yang mereka miliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga. Salah satu aset yang dimiliki oleh rumahtangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga adalah lahan pekarangan rumah.

Tujuan KRPL menurut Agung untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan. Melalui kegiatan ini masyarakat melalui kelompok wanita diajak untuk memanfaatkan pekarangannya dengan melakukan kegiatan budidaya sumber karbohidrat, protein dan vitamin.”Selain dapat memenuhi kebutuhan pangannya, juga meningkatkan pendapatan yang secara tidak langsung juga akan memperbaiki kesejahteraannya,” tambah Agung.

Menurut Agung melalui KRPL para ibu rumah tangga yang masuk dalam kwt bisa mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan antara 750.000 hingga 1.5 juta per bulan.Kegiatan KRPL ini juga merupakan bentuk intervensi sensitive untuk penurunan stunting yang kegiatannya berpotensi untuk dieskalasi.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan ini di 8.814 KRPL/kelompok wanita dan sudah menyentuh 264.420 rumah tangga. Jika dalam satu rumah tangga ada 4 jiwa maka kegiatan KRPL sudah menyentuh sekitar 1.057.680 jiwa atau 0,5% dari total penduduk Indonesia.

Sedangkan kegiatan KMP yang dilakukan sejak 2015 bertujuan mendorong ketersediaan pangan di pedesaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor.

Agung menjelaskan pada tahun 2015 2017 Kegiatan KMP dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 97 kawasan/kecamatan, 408 desa, 428 kelompok. “Khusus untuk KMP tahun 2018 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan,” lanjut Agung.

Melalui kegiatan KMP masyarakat telah merasakan manfaatnya dengan terjadinya peningkatan modal rata-rata 56% dari modal awal yang diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah yang selanjutnya digunakan untuk perluasan usaha produktif. Menurut Agung KRPL dan KMP telah berkontribusi terhadap penurunan kerentanan pangan wilayah.

“Hal ini bisa dilihat dari perkembangan FSVA.Saat ini kita sudah memiliki instrumen untuk memetakan daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan yakni menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) yang datanya diperbaharui setiap periode tertentu,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: