Tata kelola pangan, ketersediaan luas baku sawah jadi kata kunci

Kamis, 25 Oktober 2018 | 18:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tata kelola pangan harus didasarkan ketersediaan riil luas areal lahan pertanian. Karena itu, daya dukung ketersediaan lahan pertanian terutama di Jawa harus menjadi issue utama semua pemangku kepentingan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka luas bahan baku sawah terbaru. Melalui metode Kerangka Sample Area (KSA) yang didesain Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)  mengungkapkan luas baku sawah Indonesia hanya sebesar 7,1 juta hektare (ha) , jauh dari klalim Kementerian Pertanian (kementan) yang mencapai 8,1 juta ha.Begitu juga dengan luas panen dalam setahun pun hanya 10,9 juta ha. Sementara angka Kementan menunjukkan hingga 15,9 juta ha.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muzdalifah Machfud menuturkan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan semua pemangku kepentingan yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas dan mempertahankan luas baku sawah yang ada.

Menurutnya pemerintah punya tugas berat untuk bisa menjaga agar luas sawah tidak terus berkurang.Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden terkait lahan pangan sawah berkelanjutan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

"Regulasi itu akan mengatur terkait alih fungsi lahan. Lahan pertanian nantinya tidak akan bisa dialihfugsikan tanpa ada izin dari pemerintah pusat. Sekalipun terpaksa dialihfugsikan, kita harus dapat pengganti sawahnya sebelumnya," kata Musdalifah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/10/2018)

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santosa kepada kabarbisnis.com menilai alih fungsi lahan pertanian terutama di Pulau Jawa sudah membahayakan ketahanan pangan nasional. Mengutip Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)  alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam satu tahun dapat mencapai 100.000 hektare (ha).

Dwi Andreas menambahkan ada sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak begitu memperdulikan pentingnya lahan abadi  yang merupakan UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Dalam UU tersebut, Pemda diamanatkan menyusun tata ruang bagi areal lahan pertanian.

Pemda beranggapan nilai subyek pajak  areal pertanian sangat kecil atau malah tidak ada sama sekali nilainya. Namun apabila berganti dengan alih fungsi menjadi areal komersial tentunya hal tersebut menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, Dwi Andreas juga tidak menampik kegiatan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan tol lintas pulau Jawa juga memicu peralihan fungsi lahan. Pada satu sisi pembangunan sarana fisik ini memudahkan dan mempercepat mobilitas penduduk dan barang sehingga aktifitas perekonomian semakin meningkat.

Hanya saja, hal ini pula yang akhirnya juga menggerus areal lahan pertanian di Jawa. Simpul –simpul daerah yang dilewati jalan tol dan kebetulan terdapat areal sawah menjadikan nilai ekonomis tanahnya menjadi tinggi. Hal inilah yang mendorong para pemilik modal merubah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal komersial , residensial dan industri.Otomatis, tergerusnya lahan pertanian berakibat semakin menyusutnya produksi padi petani. 

“Jawa masih memberikan kontribusi 60 persen dari produksi padi.  Kesuburan lahan sawah di Jawa sulit tergantikan dengan di luar Jawa,” pungkasnya.

Metode perhitungan tersebut juga merubah hitungan produksi beras nasional. BPS menyebutkan produksi beras hingga akhir tahun diprediksi hanya 32,42 juta ton. Sementara Kementan memproyeksikan jumlahnya mencapai 46,5 juta ton.

Bukan cuma produksi beras, data konsumsi beras nasional yang diungkap dua lembaga tersebut juga terpaut jauh. Data BPS melansir, konsumsi beras mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton.

Tak ayal, surplus beras hasil perhitungan Kementan terbilang fantastis yakni 12,61 juta ton. Padahal hitungan BPS, surplus beras hanya 2,85 juta ton saja.kbc11 

Bagikan artikel ini: